Filesatu.co.id, BLITAR | ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 di Balai Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar pada Rabu (2/7/2025). Acara ini fokus pada penyerapan aspirasi masyarakat dan penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Koperasi Merah Putih.
Kegiatan reses ini melibatkan perwakilan dari tiga kecamatan: Binangun, Wates, dan Panggungrejo. Dihadiri oleh para kepala desa, pengurus BUMDes, serta pengelola Koperasi Merah Putih, pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan visi dan strategi. Tujuannya adalah pengelolaan potensi desa yang berfokus pada kemandirian ekonomi masyarakat berkelanjutan.
Antusiasme ratusan peserta mewarnai jalannya reses. Momen ini mempererat sinergi antar elemen desa, diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi desa, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.
Guntur Wahono: Sinergi Tiga Pilar Pembangunan Desa
Dalam sambutannya, Guntur Wahono, yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, menekankan pentingnya sinergi dan keselarasan pemahaman antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan pengelola koperasi. Ketiganya disebutnya sebagai tiga pilar utama dalam pembangunan desa.
“Kami sengaja mengundang seluruh kepala desa, direksi BUMDes, dan ketua koperasi dalam satu forum ini agar tercipta komunikasi yang jelas dan kesepahaman yang kokoh. Dengan demikian, semua keraguan dan tantangan yang muncul bisa kita jawab bersama,” ungkap Guntur Wahono.
Ia menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut harus berjalan beriringan dan saling memperkuat. Kepala desa, BUMDes, dan koperasi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menggerakkan roda ekonomi desa. “Jika kolaborasi ini terjalin dengan baik, maka kekuatan ekonomi desa akan semakin solid. Masing-masing memiliki peran yang krusial dan jika dikelola secara sinergis, dapat menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Peran Penting Koperasi Merah Putih dan Tanggung Jawab Bersama
Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih sebagai salah satu program nasional harus menjadi wadah ekonomi produktif yang mampu menggerakkan potensi lokal desa. Koperasi diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
“Koperasi yang sehat dan dikelola dengan baik akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi. Ini sangat penting agar koperasi tidak hanya sebagai entitas formal, tapi benar-benar memberi dampak positif langsung ke ekonomi warga desa,” jelas Guntur.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen di tingkat daerah dan desa, termasuk para wakil rakyat. “Kami di tingkat DPRD provinsi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program nasional ini benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat di daerah pemilihan kami, khususnya di wilayah Tulungagung dan Blitar. Ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah nyata untuk mendorong kemakmuran dan kemandirian desa,” pungkas Guntur Wahono. ***
