Filesatu.co.id, SUMENEP | DUGAAN jual beli Pokir DPRD Jatim tahun 2024 berdampak terhadap kualitas pekerjaan proyek pengelolaan dana Bantuan Keuangan (BK) Desa dari Pemprov Jawa Timur di 83 desa se Kabupaten Sumenep, Madura.
Dengan Minimnya pengawasan pekerjaan dari Dinas terkait, pekerjaan BK Jatim di Kecamatan, Dungkek, seperti desa Romben Guna, Romben Barat, Taman Sare, Bunpenang, Candi, Dungkek, Jedung, dan Bicabbi, kini tengah menjadi sorotan lantaran proyek yang dibiayai dari dana tersebut dinilai janggal.
LSM Satuan Informasi Divisi Kemasyarakatan (SIDIK) pun angkat bicara. Ketua LSM SIDIK, Syaiful Bahri, dengan lantang menyebut bahwa pihaknya menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek di beberapa desa tersebut. Bahkan, jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dari pihak terkait, LSM SIDIK memastikan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Kami menemukan banyak indikasi penyimpangan. Tidak ada papan proyek, kualitas pekerjaan meragukan, dan yang lebih parah, laporan penggunaan anggaran pun tidak jelas. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin ada praktik penyalahgunaan dana rakyat!” tegas Syaiful Bahri.
Menurutnya Pokir DPRD Jatim tersebut pekerjaan sering bermasalah karena di duga diperjual belikan 30% sehingga berdampak terhadap kualitas pekerjaan.
” Kami LSM SIDIK mendesak BPKP mengaudit 83 desa penerima BK Jatim aspirasi dewan ,”tegasnya.
Lebih jauh, Syaiful menyoroti bahwa proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan kecurigaan. Indikasi keterlambatan pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi semakin menguatkan dugaan adanya masalah serius dalam pengelolaan dana BK Desa.
Upaya media untuk menggali informasi lebih lanjut justru menemui jalan buntu. Sejumlah kepala desa dan pihak kecamatan yang dihubungi enggan memberikan klarifikasi, seolah ada sesuatu yang ditutupi. Sikap bungkam ini justru semakin memperkuat dugaan adanya persoalan besar yang coba disembunyikan.
“Kami butuh kejelasan. Jangan sampai ada permainan di balik proyek ini. Kalau memang bersih, kenapa harus tertutup?” ujar salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya.
Ketua LSM SIDIK Syaiful Bahri memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga kerana hukum.***
