Filesatu.co.id, LUMAJANG | BUPATI Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu saat menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pertemuan ini digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Kamis (2/4/2026).
Dalam arahannya, Bunda Indah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap tim pemeriksa BPK. Ia menekankan bahwa keberhasilan audit sangat bergantung pada kooperatifnya setiap instansi dalam menyajikan data.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif, terbuka, dan sigap dalam menyiapkan data serta dokumen pendukung yang dibutuhkan,” tegas Bunda Indah di hadapan peserta rapat virtual.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kunci agar tim pemeriksa dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif.
Lebih lanjut, Bunda Indah menjelaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi penentu efektivitas proses audit. Ia meyakini bahwa transparansi data akan mempermudah BPK dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah di masa depan.
“Ketersediaan data yang lengkap akan membantu proses evaluasi dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang nyata bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.
Bagi Pemkab Lumajang, pemeriksaan LKPD tahunan bukanlah sekadar rutinitas atau tahap penggugur kewajiban. Proses ini dipandang sebagai instrumen penting untuk memotret kinerja pemerintah secara utuh dan jujur.
Melalui kerja sama yang solid antarperangkat daerah, Bunda Indah optimis kualitas laporan keuangan Lumajang tahun anggaran 2025 akan semakin baik. Targetnya, laporan tersebut tidak hanya memenuhi standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga mampu mencerminkan integritas pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Lumajang,” pungkasnya. ***
