Filesatu.co.id, Baturaja| Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Selatan (MARKAS) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten OKU.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 18/TL/MKS-SS/V/2026 tertanggal 22 Mei 2026 yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari OKU.
Ketua MARKAS Sumsel, Hipzin, dalam surat tersebut menyatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti laporan dugaan korupsi BKPSDM yang sebelumnya telah disampaikan ke Kejari OKU dengan nomor 02/LP/MKS-SS/I/2026 pada 5 Januari 2026.
Dalam surat itu, MARKAS meminta keterangan resmi mengenai sejauh mana perkembangan proses penanganan laporan yang telah berjalan lebih dari empat bulan sejak pertama kali dilayangkan.
“Kami meminta keterangan kepada pihak Kejaksaan Negeri OKU terkait perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya,” tulis Hipzin dalam surat tersebut.
MARKAS juga meminta agar penjelasan resmi mengenai progres penanganan perkara tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada sekretariat organisasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum.
Langkah ini, menurut MARKAS, merupakan bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan setiap laporan yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut yang jelas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain ditujukan kepada Kejari OKU, tembusan surat tersebut juga disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta pihak terkait lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri OKU mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan korupsi BKPSDM yang dimaksud.
“Kami berharap ada kepastian hukum dan keterbukaan informasi terkait perkembangan laporan yang telah kami sampaikan,” demikian substansi permintaan yang disampaikan MARKAS dalam surat tersebut
