Dok.!! Enam Fraksi DPRD Kota Malang Setujui Ranperda APBD 2023 Menjadi Peraturan Daerah

Eksekutif dan Legislatif Kota Malang sepakati dan setujui Perda APBD 2023

Filesatu.co.id, Kota Malang | Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 digelar DPRD Kota Malang, Senin (28/11/2023).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika dihadiri secara langsung oleh Walikota Malang Sutiaji. Tampak juga Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko serta Sekretaris Daerah Erik Setyo Santoso.

Bacaan Lainnya

Dalam pandangan akhir fraksi, seluruh fraksi kompak menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2023 menjadi Perda dengan berbagai catatan.

Pendapat akhir fraksi dibacakan langsung oleh ketua-ketua fraksi DPRD Kota Malang. Berikut beberapa catatan penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 yang dicatat filesatu.co.id.

Eko Herdiyanto, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) membacakan 20 catatan berupa kritik, masukan, dan saran. Antara lain yaitu mengingat tahun 2023 Malang Creative Centre (MCC) sudah mulai beroperasi, perlu dianalisa terkait target pendapatan yang bisa diperoleh dari pemanfaatan gedung MCC yang bersifat komersial, sehingga dapat menutup biaya operasional.

Walikota Malang H. Sutiaji menandatangani ranperda apbd menjadi peraturan daerah

“Dalam table target dan realisasi pajak daerah tribulan IV, jelas terlihat banyak sekali yang belum mencapai target maksimum. Sehingga pada tahun 2023 harus ada strategi khusus pemenuhan target pendapatan daerah sektor pajak yang lebih efektif dan efisien,” jelas Eko Herdiyanto.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung peningkatan persyaratan kualifikasi usaha dalam dokumen tender pembangunan Kota Malang dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha Kota Malang untuk mengambil bagian pembangunan.

Sedangkan catatan penting dari Fraksi Kebangkitan Bangsa antara lain mengenai kondisi banjir. Bahwa setelah Kota Malang mempunyai masterplan drainase, diharapkan eksekusi penyelesaian banjir dapat dilakukan awal tahun 2023 karena diperkirakan musim hujan pada bulan Januari s/d Februari masih berlangsung cukup tinggi.

“Fraksi PKB meminta pada tahun 2023, Pemkot Malang untuk segera menyelesaikan permasalahan tempat cucian mobil yang ada dijalan Ki Ageng Gribig. Yang hingga saat ini sering terjadi kemacetan dan sangat mengganggu pengguna jalan,” ujar Ahmad Farih Sulaiman Ketua Fraksi PKB.

Adapun Fraksi PKS dalam catatannya menyinggung permasalahan kebutuhan air baku Kota Malang yang sempat menjadi polemik antara Perumda Tugu Tirta dan Perumda Tirta Kanjuruhan.

“Diharapkan Pemkot Malang dapat mencari jalan keluar sehingga tidak hanya mengandalkan beberapa sumber air eksisting. Diharapkan juga dalam waktu dekat Pemkot bisa memiliki opsi tambahan ketersediaan bahan baku air, misalkan melalui Water Treatment System,” kata Bayu Rekso Aji Ketua fraksi PKS.

Sedangkan untuk kasus tragedi kanjuruhan. Fraksi PKS mendorong Pemkot Malang untuk dapat memberikan santunan dan beasiswa penuh kepada korban kanjuruhan yang berdomisili di Kota Malang. Disamping itu pemerintah diharapkan dapat memperhatikan kelangsungan hidup terutama bagi anak yatim dan piatu dari para korban.

Pandangan akhir fraksi selanjutnya yaitu dari Fraksi Gerindra. Transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan oleh Fraksi Gerindra.

“Pemkot Malang diharapkan berupaya secara nyata dan transparan serta akuntable dalam meningkatkan kinerja guna mendapatkan manfaat APBD,” ujar Kol (Purn) Djoko Hirtono Ketua Fraksi Gerindra

12 catatan penting juga disampaikan oleh H. Eddy Widjanarko saat membacakan pandangan akhir Fraksi Golkar.

Ketua-ketua fraksi DPRD Kota Malang saat membacakan pandangan akhir fraksi

Dengan target PAD Tahun 2023 sebesar 1 triliun 179 miliar, yang naik sebesar 461 miliar. Fraksi Partai Golkar menekankan agar Pemkot Malang menerapkan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target pajak daerah.

“Dalam rangka meningkatkan PAD dari pos BUMD yang selama ini belum memberikan kontribusi yang optimal. Fraksi Partai Golkar mendesak Pemkot Malang untuk melakukan evaluasi keberadaan Perumda dan Perseroda serta mengambil langkah-langkah pembenahan,” jelas Eddy Widjanarko

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar menekankan Pemerintah Kota untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, terkait masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang akan habis pada bulan September 2023.

H, Lookh Makhfudz mewakili Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang terdiri dari Partai Demokrat, PAN, PSI, Perindo, Nasdem lebih memanfaatkan kesempatan pandangan akhir fraksi untuk menyuarakan aspirasi Aremania.

“Aksi demonstrasi dari masyarakat yang berlangsung selama 2 minggu terakhir menunjukkan bahwa masyarakat, para aremania dan khususnya para korban tragedi kanjuruhan, masih berteriak “usut tuntas, dengan harapan keadilan dapat diterima,” kata Lookh Makhfudz

Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang menegaskan bahwa Tragedi Kanjuruhan harus tetap menjadi perhatian semua elemen termasuk DPRD Kota Malang. Sehingga seruan “usut tuntas” harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata dilapangan sehingga mendapatkan hasil yang signifikan dan mendatangkan keadilan khususnya bagi para korban.

Sementara itu Walikota Malang Sutiaji ditempat yang sama menyampaikan kepada wartawan bahwa APBD tahun 2023 merupakan APBD tertinggi dimasa pemerintahannya.

“UMKM tetap kita kuatkan, MCC akan segera kita aktifkan serta komitmen terhadap penanganan banjir menjadi fokus pemerintahan kami,” ujarnya.

I Made Rian Diana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang juga mendukung kenaikkan PAD tahun 2023 yang begitu signifikan dengan berbagai catatan. Namun Made juga mengingatkan optimisme Pemkot Malang harus diwujudkan dengan kehati-hatian.

“Yang kita takutkan adalah seandainya target PAD tidak tercapai maka otomatis yang sudah kita susun sebagai belanja akan menjadi berantakan,” terang Made politisi PDIP.

“Sebenarnya kami di DPRD menginginkan angka yang realistis, namun Bappenda masih yakin dan OPD penghasil juga meyakinkan DPRD Kota Malang. Maka kesepakatan dilanjutkan dan dituangkan dalam pandangan akhir fraksi pada rapat paripurna kali ini sebagai catatan yang tidak terpisahkan dari persetujuan DPRD,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan