Filesatu.co.id, Madiun | Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun kembali menunjukkan kiprahnya dalam pembangunan infrastruktur daerah. Keberhasilan menjalankan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) membuat Kabupaten Madiun menjadi tujuan benchmarking Pemerintah Kota Palangka Raya, Jumat (24/4/2026), di Pendopo Muda Graha.
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, bersama jajaran. Kedatangan rombongan disambut Bupati Madiun Hari Wuryanto beserta perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Kota Palangka Raya yang menjadikan Kabupaten Madiun sebagai lokasi belajar dan bertukar pengalaman.

“Selamat datang kepada Wakil Wali Kota Palangka Raya beserta jajaran. Kunjungan ini merupakan bentuk kehormatan sekaligus momentum untuk berbagi pengalaman, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur pelayanan publik melalui skema KPBU,” katanya.
Menurut Bupati, penerangan jalan umum memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan, kenyamanan, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Penerangan jalan umum sangat penting untuk menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan perdesaan, mendukung keselamatan serta kenyamanan masyarakat, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Ia juga memaparkan kondisi APJ di Kabupaten Madiun yang masih terus membutuhkan penambahan titik layanan.
“APJ saat ini berjumlah 7.459 titik. Total kebutuhan mencapai 11.500 titik, sehingga masih kurang sekitar 3.800-an titik,” imbuhnya.
Hari menegaskan, skema KPBU menjadi solusi inovatif di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“KPBU menjadi solusi inovatif dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Tujuannya menjamin keberlanjutan layanan, meningkatkan efisiensi energi, dan mendorong pemanfaatan teknologi modern,” tambahnya.
Hari Wuryanto juga menekankan peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas penyedia anggaran, tetapi juga regulator dan pengendali mutu layanan publik.
“Pemerintah daerah tidak hanya sebagai penyedia anggaran, tetapi juga regulator dan pengendali mutu layanan,” pungkasnya.
Di sela kegiatan, peserta benchmarking juga disuguhi tayangan video profil KPBU APJ Kabupaten Madiun yang menampilkan keberhasilan pembangunan penerangan jalan melalui kolaborasi pemerintah daerah dan badan usaha.
Dalam video tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Suryanto, menjelaskan pentingnya keberadaan APJ bagi masyarakat luas.
“Alat penerangan jalan sangat penting untuk mengurangi angka kriminalitas dan kecelakaan. Terpenting juga meningkatkan peluang UMKM,” katanya.
Menurutnya, keberadaan penerangan jalan bukan hanya soal infrastruktur, namun juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang beraktivitas pada malam hari.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengungkapkan daerahnya menghadapi tantangan geografis cukup besar dalam penyediaan penerangan jalan umum.
“Dengan luas wilayah sekitar 2.853 kilometer persegi, terluas di Indonesia. Delapan puluh persen berupa kawasan hutan. Penduduk kami hanya sekitar 315.000 jiwa, tapi tersebar di wilayah yang sangat luas. Ini membuat kebutuhan PJU menjadi sangat mendesak,” katanya.
Ia menyebut kebutuhan penerangan jalan di Palangka Raya mencapai ribuan titik dengan kebutuhan anggaran besar.
“Kota Palangka Raya membutuhkan setidaknya 2.891 titik dengan estimasi anggaran mencapai Rp87 miliar,” jelasnya.
Melalui kunjungan ini, Pemkot Palangka Raya berharap dapat menyerap pengalaman Kabupaten Madiun dalam menerapkan skema kerja sama dengan badan usaha untuk pengadaan APJ secara efektif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, pada 9 Februari 2026 lalu, Pemerintah Kabupaten Madiun juga menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang datang khusus untuk mempelajari skema KPBU APJ. Hal itu mempertegas posisi Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah rujukan nasional dalam inovasi pembangunan penerangan jalan.
Benchmarking beruntun dari sejumlah daerah tersebut sekaligus menunjukkan keberhasilan Pemkab Madiun dalam menghadirkan solusi infrastruktur modern, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.










