Filesatu.co.id, KARAWANG | EDWIN ayah bayi yang meninggal saat proses melahirkan, mengungkapkan kekecewaannya atas pelayanan RSUD Karawang yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur.
Kritik tajampun dilontarkan Ketua Perhimpunan advokat Indonesia (Peradi) Karawang, Asep Agustian, SH, MH, terhadap pelayanan RSUD Karawang.
Ketua Peradi Karawang menyampaikan apresiasinya kepada Edwin yang dengan berani menyuarakan keluhan secara terbuka.
“Saya sangat mengapresiasi keberanian Edwin. Terlepas dari benar atau salah, dia menyuarakan kekecewaannya atas pelayanan rumah sakit yang dirasanya tidak maksimal,” ujar pria yang akrab disapa Askun, Rabu 07 Mei 2025.
Dirinya prihatin atas dugaan diskriminasi pelayanan rumah sakit yang seringkali membedakan perlakuan kepada pasien berdasarkan status sosial dan kemampuan ekonomi.
“Kalau orang punya jabatan atau uang, pelayanannya cepat. Tapi kalau tidak punya, seringkali lambat. Itu bentuk diskriminasi pelayanan yang harus segera dihentikan,” tandasnya
Kasus yang dialami Edwin bukan pertama kali terjadi. Dirinya memiliki bukti terkait pelayanan buruk di beberapa rumah sakit di Karawang, baik pemerintah maupun swasta.
“Saya tidak menyasar satu rumah sakit saja. Tapi saya katakan, hampir semua rumah sakit di Karawang harus berbenah,” tambahnya.
Selain itu tambah Askun, pernyataan manajemen rumah sakit menyebut insiden ini sebagai kesalahpahaman. Ia menilai pernyataan tersebut tidak pantas di tengah situasi yang sangat emosional bagi keluarga korban.
“Jangan bicara takdir. Kalau bicara takdir, urusannya selesai begitu saja. Harusnya dilihat secara profesional, SOPnya dijalankan tidak, tindakannya cepat atau lambat, dokternya sigap atau tidak.” paparnya.
Lebih lanjut, ia mendesak agar Direktur RSUD Karawang, dr. Andi Alam, segera memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik.
“Jangan menunggu berita ini melebar dan berkembang ke arah yang tak diinginkan. Segera ambil sikap dan perbaiki sistem pelayanan,” tegasnya lagi.
Ia mengingatkan bahwa rumah sakit, sebagai institusi publik yang digaji dari uang rakyat, wajib memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada setiap warga tanpa pandang bulu.***
