Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih Dukung Penuh Sinergi Pusat–Daerah dalam Rakornas 2026jAoaa
Filesatu.co.id, BOGOR | Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih,iiiiiy menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang ldiselenggarakanKementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (2/2/2026), diSentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor,Jawa Barat. Kegiatan yang dibuka langsung oleh PresidenRepublik Indonesia, Prabowo Subianto, itu menjadi forum strategisuntuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat danpemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan programprioritas nasional.
Rakornas 2026 dihadiri sekitar 4.487 peserta dari seluruhIndonesia. Mereka terdiri atas para menteri Kabinet Merah Putih,pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, wali kota, pimpinanDPRD provinsi maupun kabupaten/kota, serta unsur ForumKoordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran ribuanpeserta mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangunkomunikasi yang lebih erat, menyatukan langkah, sertamemperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan setiapkebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif hinggake daerah.
Mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam ImplementasiProgram Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”,Rakornas menjadi ruang konsolidasi nasional yang menekankanpentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan
daerah. Melalui forum ini, pemerintah berharap seluruh daerahmemiliki pemahaman yang sama terhadap arah pembangunannasional, sehingga setiap program dapat dijalankan secara terukur,berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagimasyarakat.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskanbahwa Rakornas merupakan bagian dari upaya pemerintah untukmempercepat pelaksanaan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Menurutnya, sinergiantarlembaga dan antarpemerintahan menjadi faktor utama dalammewujudkan target pembangunan nasional.
Aa
Ia menambahkan bahwa setiaaAp daaerah memiliki tantanganAa dankarakteristaik yang berbeda. KAarena itu, komunikasi yang intensifantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunciagar setiap kebijakan dapat diterapkan sesuai kebutuhanmasyarakat tanpa mengurangi arah dan tujuan pembangunannasional.aA
Dalam arahannya, Presiden PrabowoaA Subianto menekankanpentingnya kepemimpinan yang berintegritas, berorientasi padakepentingan rakyat, serta mampu menghadirkan pemerintahan
yang bersih, transparan, dan akuntabel. Presiden mengingatkanseluruh kepala daerah agar menjalankan amanah dengan penuhtanggung jawab serta menjadikan kepentingan masyarakatsebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Presiden juga mengajak seluruh pemimpin daerah untuk tidakhanya bekerja dari balik meja, tetapi hadir di tengah masyarakatguna mendengar langsung aspirasi, persoalan, dan kebutuhanwarga. Menurutnya, pembangunan akan berhasil apabila kebijakanyang diambil benar-benar lahir dari kondisi nyata di lapangan.
Selain itu, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan programnasional tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah pusat.
Dukungan pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangkukepentingan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalammemastikan program prioritas berjalan tepat sasaran, tepat waktu,dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraanmasyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menyambutpositif arahan Presiden tersebut. Menurutnya, pesan yangdisampaikan Presiden menjadi pengingat bahwa seluruh unsurpemerintahan memiliki tanggung jawab yang sama dalammenghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pesan Presiden sangat jelas, bahwa kepemimpinan harusdijalankan dengan adil, jujur, dan berpihak pada rakyat. Kami diDPRD Sidoarjo mendukung penuh program prioritas pemerintahpusat dan siap mengawal implementasinya agar selaras dengan
kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Abdillah Nasih di sela-selakegiatan Rakornas.
Ia menilai Rakornas merupakan momentum penting untukmemperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,dan lembaga legislatif. Menurutnya, pembangunan akan berjalanlebih efektif apabila seluruh unsur pemerintahan memiliki visi yangsama dan saling mendukung sesuai fungsi serta kewenangannyamasing-masing.
Abdillah Nasih menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjoakan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, danpengawasan secara profesional, transparan, dan konstruktif.
Melalui fungsi tersebut, DPRD berkomitmen mendukung kebijakanpembangunan yang berpihak kepada masyarakat sekaligusmemastikan setiap program daerah berjalan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan,peningkatan kualitas pelayanan publik, ketahanan pangan,pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta peningkatankualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upayamendukung agenda pembangunan nasional menuju IndonesiaEmas 2045.
Menurut Abdillah Nasih, sinergi yang kuat antara pemerintahdaerah dan DPRD akan mempercepat lahirnya kebijakan yangadaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi tersebut jugadiharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang
kondusif, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuatakuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam Rakornas tersebut, Kemendagri menghadirkan sejumlahmenteri koordinator, menteri teknis, pimpinan lembaga negara,serta unsur TNI dan Polri sebagai narasumber dalam berbagai sesitematik. Berbagai isu strategis nasional dibahas secarakomprehensif, mulai dari penguatan ekonomi nasional, investasi,energi, ketahanan pangan, transformasi birokrasi, pelayanan publik,hingga pemerataan pembangunan antardaerah.
Forum tersebut juga membahas berbagai program prioritasPresiden, di antaranya percepatan swasembada pangan,penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembanganKampung Nelayan Merah Putih, peningkatan kualitas pendidikandan layanan kesehatan, serta pelaksanaan Program Makan BergiziGratis sebagai salah satu investasi jangka panjang dalammembangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Selain pembahasan program pembangunan, Rakornas turutmenyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaankebijakan pemerintah. Kejaksaan, Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan ruang untuk memaparkanstrategi pengawalan dan pengawasan agar seluruh programpemerintah dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel,efektif, serta bebas dari praktik penyimpangan.
Bagi Kabupaten Sidoarjo, keikutsertaan Ketua DPRD dalam
Rakornas menjadi wujud komitmen lembaga legislatif untuk terusmemperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupunPemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hasil pembahasan dalam forumtersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusunkebijakan daerah yang selaras dengan arah pembangunannasional dan kebutuhan masyarakat.
Melalui Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026,pemerintah berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antaraseluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelolapemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi padapelayanan publik. Kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat,pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen bangsa diyakinimenjadi fondasi penting dalam mempercepat pencapaian targetRPJMN 2025–2029 sekaligus mengantarkan Indonesia menujuvisi besar Indonesia Emas 2045.
