Filesatu.co.id, KAYUAGUNG | Pemerintah terus memperkuat efektivitas pengadaan tanah untuk pembangunan Simpang Susun Mataram Jaya sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Sumatera Selatan.
Langkah tersebut dinilai penting guna mendukung konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan penguatan pengadaan tanah tersebut berlangsung di Kayuagung pada Selasa (12/05/2026).
Agenda itu dihadiri oleh Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ahmad Syahabuddin, mengatakan pengadaan tanah menjadi salah satu tahapan paling penting dalam pembangunan infrastruktur berskala besar.
Menurutnya, percepatan pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan administrasi pertanahan yang baik.
Ia menjelaskan, penguatan koordinasi antarinstansi diperlukan agar seluruh proses pengadaan tanah berjalan sesuai aturan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Transparansi dan komunikasi yang baik dinilai menjadi kunci utama dalam menghindari potensi persoalan di lapangan.
“Pembangunan Simpang Susun Mataram Jaya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi konektivitas wilayah dan meningkatkan akses transportasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ahmad Syahabuddin, proyek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur jalan semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang daerah dalam mendukung arus distribusi barang dan jasa.
Keberadaan simpang susun tersebut nantinya diproyeksikan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas serta mempercepat mobilitas kendaraan yang melintas di kawasan Ogan Komering Ilir dan sekitarnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai diyakini dapat membuka peluang investasi baru di daerah. Dengan akses transportasi yang lebih baik, aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan akan semakin meningkat.
Pemerintah daerah juga menilai pembangunan infrastruktur strategis akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan sektor perdagangan, pertanian, dan jasa di wilayah tersebut.
Dalam kegiatan itu, seluruh pihak yang hadir menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar proses pengadaan tanah dapat berlangsung efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi pertanahan menjadi faktor utama dalam memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan berarti.
Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan dilakukan secara profesional.
Ia juga mengingatkan agar seluruh proses pengadaan tanah dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh.***
