Kades Wanasari Telukjambe Barat : Masyarakat Enggan Bayar Pajak Karena Kenaikan Capai 100% hingga 400%

Filesatu.co.id- KARAWANG | PEMERINTAH daerah mengadakan Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa untuk menata kewenangan anggaran. Evaluasi terhadap kebijakan pajak dan dampaknya perlu dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tercapai. Upaya bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap pajak.

Acara tersebut dihadiri Pelaksana tugas (PLT) Bupati Karawang Aep Syaepuloh SE, asda lll Karawang Eka Sananta, Kabid DPMD, para kepala desa dan dilaksanakan di rumah makan Sindang reret jalan Tarumajaya interceng Karawang Barat Kamis (30/11/2023).

Bacaan Lainnya

Saat di wawancarai Kepala Desa Wanasari Telukjambe Barat Sukarya (WK)menjelaskan kegiatan kali Ini adalah bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa untuk menata kewenangan anggaran, karena saat ini bantuan bantuan dari pemerintah daerah maupun provinsi turun, menurutnya agar penyalurannya tidak Salah porsinya.

Tidak hanya penyaluran anggaran saja yang dibahas dalam bimtek kali ini, PLT Bupati Aep Syaepuloh SE, menegaskan kenetralan untu pemerintah desa organisasi 100% harus netral jangan berkelompok lain dengan personal itu hak masing masing ucap Sukarya WK.

Lebih lanjut menurut Sukarya WK, negara yang maju adalah masyarakatnya yang sejahtera, kenyataannya sampai saat ini hanya teori, sampai saat ini saya masih mengganjal terkait kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.

Makanya di sini pemerintah daerah harus kaji ulang jangan hanya mendapatkan PHD besar tapi memberatkan rakyatnya, kita harus garis bawahi.

Sekarang kenapa masyarakat enggak bayar pajak,untuk sekarang kurang lebih kalau di bawah 15% yang melalui Desa, menurut Sukarya WK karena kenaikannya itu diatas 100% sampai400%.

Sedangkan kami para kepala desa yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil, terkecuali kawasan-kawasan, itu kan dibayarkan sendiri karena kepentingan usaha.

Jangan hanya NJOP dan DHD yang besar saja,kita harus pikirkan masyarakat biasa itu kan namanya NJOP itu berlaku untuk semua lapisan, bagai mana caranya kita pikirkan masyarakat Karawang ini bisa Sejahtera. ***

Tinggalkan Balasan