Filesatu.co.id, KARAWANG | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu Agustina, kembali turun langsung ke tengah konstituennya dalam agenda Reses III Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan yang berlangsung di Desa Kutanagara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang pada Rabu (10/6/2026) ini dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, keterwakilan warga, hingga kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Sebagai wakil rakyat, Sri Rahayu menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin legislatif. Forum ini merupakan sarana krusial untuk mendengar langsung kebutuhan riil masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Reses merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang masuk akan menjadi bahan penting untuk diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” ujar Sri Rahayu di hadapan ratusan warga yang antusias.
Dalam dialog dua arah yang berlangsung hangat tersebut, salah satu aspirasi menonjol yang disuarakan warga adalah usulan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital. Warga menilai, pemanfaatan teknologi mutakhir sudah saatnya diterapkan di tingkat desa demi menghadirkan proses demokrasi yang lebih transparan, efektif, cepat, akuntabel, sekaligus meminimalisasi kesalahan administrasi pada penghitungan suara.
Sri Rahayu menyambut positif usulan transformasi digital tersebut. Ia menilai modernisasi tata kelola pemerintahan desa memang memiliki banyak manfaat, asalkan matang secara regulasi, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia.
“Usulan Pilkades digital menjadi salah satu aspirasi yang menarik karena berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern. Namun, implementasinya harus melalui kajian yang matang agar berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru,” jelasnya.
Selain isu digitalisasi Pilkades, masyarakat Desa Kutanagara juga menitipkan sejumlah aspirasi klasik seputar infrastruktur dan roda ekonomi. Warga mengusulkan adanya peningkatan kualitas jalan lingkungan, perbaikan drainase, serta penguatan saluran irigasi. Mengingat mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan usaha kecil, mereka juga mengharapkan adanya program peningkatan produktivitas tani, kemudahan pemasaran hasil bumi, hingga akses permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM lokal.
Menanggapi hal itu, Sri Rahayu mengamini bahwa penguatan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menutup kegiatan reses, ia berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh aspirasi warga Karawang ini agar tidak mandek sebagai wacana di forum diskusi, melainkan menjelma menjadi program nyata di tingkat Provinsi Jawa Barat.***
