Filesatu.co.id, SUMENEP | Keberadaan Forum Wartawan Sumenep (FWS) belakangan ini memicu reaksi keras dari sebagian kalangan. Pihak-pihak tertentu bahkan kedapatan melakukan gerakan gerilya untuk memengaruhi para jurnalis lain agar tidak ikut terlibat dalam langkah yang diambil oleh FWS. Padahal, forum ini hadir dengan misi jelas, yaitu memperjuangkan nasib para jurnalis yang aktif menulis dan konsisten melakukan reportase di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Didik dari Luar TV, banyak wartawan yang telah bekerja keras dan “berdarah-darah” sepanjang tahun 2024, namun kontribusi mereka tetap saja dipandang sebelah mata oleh pihak penyedia anggaran publikasi.
Menyikapi ketidakadilan tersebut, FWS berinisiatif menampung seluruh keluhan dan curahan hati para jurnalis untuk dibawa ke ranah yang lebih resmi. Mereka memilih jalur konstitusional dengan mengendakan audiensi bersama Komisi I DPRD Sumenep selaku wakil rakyat. Langkah ini dinilai sebagai cara yang elegan dan bermartabat untuk menyampaikan aspirasi, ketimbang menyalurkannya melalui jalur-jalur nonkonstitusional di luar sistem yang justru merugikan.
Perlu digarisbawahi bahwa target utama dari audiensi ini bukanlah untuk menolak penerapan sistem e-Katalog. Sebaliknya, FWS ingin mempertanyakan transparansi alokasi anggaran publikasi yang bernilai fantastis, yakni mencapai Rp 8,2 miliar. Hingga Mei 2026, penyerapan dana tersebut tercatat baru menyentuh angka 15 persen. Menariknya, FWS kini telah mengantongi daftar nama-nama perusahaan media yang menjadi penerima anggaran iklan tersebut, dan data ini siap diserahkan langsung kepada Komisi I DPRD Sumenep.
Sontak, daftar penerima iklan tersebut membuat sebagian awak media terkejut. Pasalnya, terdapat 128 nama perusahaan media yang tercatat menerima aliran dana publikasi dari pemerintah daerah. Keterkejutan para jurnalis ini bukan tanpa alasan, sebab mayoritas nama perusahaan media yang tertera di dalam daftar terasa sangat asing di telinga. Bahkan, saat mencoba melacaknya melalui mesin pencari Google, situs web resmi dari media-media tersebut sama sekali tidak ditemukan.
Kondisi ini akhirnya membuka mata banyak pihak. Sebagian besar wartawan di Sumenep kini mulai sadar dan berbalik memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan FWS. Mereka sepakat bahwa perjuangan ini sangat penting demi memastikan distribusi alokasi anggaran iklan media tepat sasaran, sehingga dana publikasi tidak lagi mengalir ke perusahaan-perusahaan “hantu” yang tidak jelas wujud dan kontribusi nyatanya di lapangan.***
