Filesatu.co.id, Madiun | Di tengah biaya transportasi yang terus menjadi pertimbangan masyarakat, layanan kereta api ekonomi bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) masih menjadi pilihan utama penumpang di wilayah Madiun dan sekitarnya.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya mempertahankan layanan kereta ekonomi jarak jauh dengan tarif terjangkau namun tetap mengedepankan kenyamanan dan keamanan perjalanan.
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan layanan PSO menjadi bagian penting dari pelayanan publik sekaligus mendukung mobilitas masyarakat lintas daerah.
“Sebagai bagian dari pelayanan publik yang selaras dengan nilai-nilai Astacita, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tetap menyediakan layanan kereta api PSO jarak jauh dengan tarif yang sangat terjangkau,” ujar Tohari.
Untuk wilayah Daop 7 Madiun, masyarakat dapat memanfaatkan layanan KA Kahuripan relasi Blitar–Kiaracondong dengan tarif Rp80 ribu hingga Rp84 ribu. Selain itu, KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan–Surabaya Gubeng–Ketapang yang melintas di wilayah Daop 7 juga tetap menjadi pilihan dengan tarif Rp88 ribu hingga Rp94 ribu.
KAI mencatat minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi subsidi terus mengalami peningkatan. Sepanjang 2025, jumlah pelanggan KA PSO di wilayah Daop 7 mencapai 239.223 penumpang. Sementara periode Januari hingga April 2026 tercatat 86.400 penumpang, naik 21 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 71.326 penumpang.
“Data pertumbuhan ini mencerminkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi, yang terbukti tetap mengedepankan kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan,” imbuhnya.
KAI menilai keberadaan kereta ekonomi bersubsidi bukan hanya soal tarif murah, tetapi juga bagian dari upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Penyediaan layanan kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendorong peralihan masyarakat ke transportasi massal yang lebih ramah lingkungan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” tutup Tohari.(hms/an)
