Filesatu.co.id, BATURAJA | Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Insan Pers Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), bersama South Sumatra Corruption Watch (SCW) menggelar aksi damai di tiga titik strategis di Kabupaten OKU, Senin (3/8/2026).
Aksi yang dipimpin Antoni Chaniago, Heri Jaya Putra, Agus Maulana, Hendri Mariko, dan Amel tersebut dipusatkan di Kantor Dinas Pendidikan OKU, Rumah Dinas Bupati OKU, dan Gedung DPRD Kabupaten OKU.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan persoalan tata kelola di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten OKU. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten OKU melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan serta menindaklanjuti berbagai dugaan yang disampaikan melalui mekanisme hukum dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Koordinator aksi Hendri Mariko mengatakan, gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kualitas tata kelola dunia pendidikan di Kabupaten OKU.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan tata kelola pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Hendri saat menyampaikan orasi.
Sementara itu, Antoni Chaniago dari South Sumatra Corruption Watch (SCW) menegaskan aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, apabila tuntutan yang disampaikan tidak memperoleh tindak lanjut, aliansi akan membawa laporan beserta dokumen yang mereka miliki kepada instansi berwenang di tingkat pusat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Empat Persoalan Jadi Sorotan Massa
Dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten OKU dan DPRD OKU, massa aksi meminta adanya pendalaman terhadap empat persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Empat isu tersebut meliputi dugaan maladministrasi dan gratifikasi dalam proses pengangkatan kepala sekolah, transparansi pelaksanaan program baju sekolah gratis Tahun Anggaran 2025/2026, evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027, serta perlindungan terhadap otonomi satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, massa juga meminta Inspektorat Kabupaten OKU melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap sejumlah program di lingkungan Dinas Pendidikan guna memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Menurut massa aksi, langkah audit diperlukan sebagai bentuk pengawasan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap pengelolaan sektor pendidikan di Kabupaten OKU.
DPRD OKU Siap Tindak Lanjuti Aspirasi, Pansus Diusulkan
Aspirasi massa diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten OKU, Awal Fajri.
Di hadapan peserta aksi, Awal Fajri menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Ia mengatakan, komisi terkait akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten OKU guna melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, pembahasan nantinya mencakup pelaksanaan PPDB, program bantuan pakaian sekolah, hingga proses pengangkatan kepala sekolah yang menjadi salah satu tuntutan utama massa aksi.
“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini. Selanjutnya akan kami bahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD, termasuk mendorong pembentukan Panitia Khusus apabila diperlukan,” ujar Awal Fajri di hadapan peserta aksi.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh massa yang berharap DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten OKU.
Aliansi Siapkan Aksi Lanjutan Jika Tuntutan Tak Ditindaklanjuti
Aliansi Aktivis, LSM, Insan Pers OKU, dan SCW menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan yang mereka sampaikan belum mendapat respons dari pemerintah daerah.
Aksi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (5/8/2026) dengan lokasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten OKU dan Rumah Dinas Bupati OKU.
Mereka menyatakan aksi berikutnya tetap akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, organisasi masyarakat, insan pers, hingga masyarakat umum sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
Di akhir kegiatan, massa juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polres OKU dan Kodim 0403/OKU yang dinilai berhasil mengawal jalannya aksi sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Menurut mereka, pengamanan yang dilakukan aparat memungkinkan seluruh peserta menyampaikan aspirasi secara damai tanpa mengganggu ketertiban umum.***
