DPRD Banyuwangi Cermati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, PAD Jadi Sorotan

Ket foto: Badan Anggaran DPRD Banyuwangi pembahasan ialah tindak lanjut catatan BPK, capaian PAD, hingga tata kelola belanja daerah. foto: istimewa.

Filesatu.co.id, Bayuwangi | Badan Anggaran DPRD Banyuwangi memulai pencermatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Fokus utama pembahasan ialah tindak lanjut catatan BPK, capaian PAD, hingga tata kelola belanja daerah.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD I Made Cahyana Negara mengatakan, Banggar akan menelusuri seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) dari hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diserahkan beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa poin catatan BPK yang harus kami cek ulang. DPRD ingin memastikan semua rekomendasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujarnya saat dikonfirmasi media ini, Selasa (23/6/2026).

Selain audit, kata Made, Banggar juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah yang masih butuh dorongan. Politisi PDI Perjuangan itu menilai OPD strategis penghasil pendapatan perlu dievaluasi lebih tajam.

“Pemerintah sudah melakukan penataan pejabat di beberapa OPD. Kami harap langkah itu berdampak pada kinerja penggalian potensi PAD,” jelasnya.

Tata kelola belanja jadi catatan lain. Banggar menyoroti dominasi belanja operasional yang menekan porsi belanja modal dan pembangunan. DPRD juga mengingatkan agar porsi belanja pegawai sesuai regulasi pusat, serta efisiensi belanja operasional di tengah tekanan inflasi.

“Terjadi ketimpangan fiskal. Belanja operasional mendominasi struktur APBD sehingga ruang untuk belanja modal jadi sempit,” kata Made Cahyana.

Poin krusial lainnya adalah SILPA Rp319 miliar di tengah kondisi defisit anggaran. Banggar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjelaskan faktor pembentuk SILPA tersebut.

“Besarnya SILPA perlu evaluasi objektif. Di saat bersamaan masih banyak kebutuhan masyarakat yang butuh intervensi, terutama infrastruktur dasar, kemiskinan, ekonomi rakyat, dan layanan publik,” tegasnya.

Untuk diketahui bersama Banggar akan meminta TAPD memaparkan strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun mendatang. Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 masih akan dibahas bersama DPRD dan TAPD sebelum ditetapkan jadi Perda.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *