Filesatu.co.id, SIDOARJO | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tengah memperkuat upaya penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini dilakukan dengan memetakan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai wilayah, memperkuat sistem pengelolaan berbasis digital, serta meningkatkan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Langkah masif tersebut diambil demi mencegah krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon. Berdasarkan proyeksi, TPA tersebut hanya akan mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan jika pola pengelolaan saat ini tidak segera dibenahi.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT, hingga masyarakat luas. Menurutnya, seluruh kebijakan penanganan ke depan akan dipetakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembenahan pun harus dimulai saat ini juga agar persoalan tidak semakin menumpuk di masa depan.
Dalam audiensi bersama Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Opsroom, Bupati Subandi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan sistem dashboard digital dalam manajemen persampahan. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau langsung kondisi TPS 3R, efektivitas pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat retribusi masyarakat. Secara khusus, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta mengawal kesiapan teknologi informasi tersebut.
Berdasarkan data DLHK Sidoarjo, urgensi pembenahan ini terlihat dari volume timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo yang kini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau 59 persen di antaranya masih langsung dibuang ke TPA setiap hari dengan kondisi sampah tercampur mencapai 77,24 persen. Tantangan kian berat karena masih ada sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga yang belum terkelola dan dibuang secara liar di lokasi yang tidak semestinya.
Menyikapi data tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan anggaran besar untuk intervensi fasilitas. Dana sebesar Rp4,02 miliar dialokasikan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang sudah berjalan optimal. Sementara itu, anggaran sebesar Rp14,12 miliar disiapkan untuk mendongkrak kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Intervensi ini menjadi sangat krusial mengingat hasil evaluasi DLHK menunjukkan bahwa dari total 210 TPS 3R di Sidoarjo, sebanyak 86 unit masih berkinerja rendah dan 25 unit lainnya berstatus tidak aktif. Padahal, TPS 3R merupakan ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini mengandalkan layanan untuk 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang terlayani.
Di sisi penegakan aturan, Bupati Subandi meminta pemerintah desa memperketat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan untuk memberikan efek jera. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan liar, yang dibarengi dengan kesiapan mekanisme sanksi bagi para pelanggar.
Melalui integrasi penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis target mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri dapat tercapai. Sinergi ini diharapkan menjadi kunci utama untuk menghindarkan Sidoarjo dari ancaman krisis sampah di masa depan.
