Filesatu.co.id, SIDOARJO | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis (30/7/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, MKn, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Dalam laporannya, Banggar DPRD Sidoarjo memaparkan hasil pembahasan komprehensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo. Evaluasi mencakup realisasi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah sebagai landasan persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Afdhal Muhamad Insan, menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah APBD 2025 mencapai Rp5,5 triliun atau 101,3 persen dari target APBD Perubahan 2025.
“Dari hasil audit BPK, terlihat indikator pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan administrasi. Ini menjadi catatan positif sekaligus bahan evaluasi ke depan,” ujar politisi PKS tersebut. Capaian pendapatan tersebut melampaui target sebesar Rp73,41 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5,464 triliun atau 90 persen dari total anggaran. DPRD memberikan perhatian khusus pada sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp606,79 miliar agar penyerapan di tahun anggaran berikutnya dapat berjalan lebih optimal.
Salah satu poin krusial dalam laporan Banggar adalah pemulihan kondisi fiskal daerah. APBD 2025 yang awalnya diproyeksikan defisit Rp618 miliar, berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp61,7 miliar pada akhir tahun setelah perubahan anggaran. Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 tercatat sebesar Rp680,65 miliar (11,1 persen dari total anggaran), naik Rp37,37 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan serta anggota DPRD Sidoarjo atas pengawasan dan kemitraan kritis yang diberikan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019,” ungkap Subandi.
Subandi menambahkan, sinergi ini berbuah manis dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini hasil kerja keras bersama. Mari kita terus memperkuat sinergi demi mewujudkan Sidoarjo yang semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.***
