Filesatu.co.id,MUARA ENIM | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin (8/6/2026). Dalam operasi tersebut, Bupati Muara Enim, Edison, dikabarkan turut diamankan.
Kabar OTT tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Namun, ia belum mengungkapkan secara rinci perkara yang sedang ditangani karena tim penindakan masih bekerja di lapangan.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, operasi senyap KPK tersebut juga disertai dengan penyegelan sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu yang dikabarkan disegel adalah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkapkan kronologi penangkapan maupun dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut.
Lembaga antirasuah itu juga belum menyampaikan jumlah pasti pihak yang diamankan serta status hukum mereka.
Sejumlah laporan menyebutkan KPK mengamankan beberapa pihak dari unsur pemerintah daerah dan pihak swasta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
OTT di Muara Enim ini menjadi operasi tangkap tangan kedua yang dilakukan KPK sepanjang Juni 2026. Sebelumnya, KPK menggelar OTT terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dalam perkara tersebut, KPK menjaring 1O orang dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus itu diduga berlangsung dalam rentang waktu 2022 hingga 2026 dan melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sementara itu, perkembangan OTT di Muara Enim masih menunggu keterangan resmi KPK. Publik diharapkan menunggu informasi lanjutan dari lembaga antirasuah tersebut guna memperoleh gambaran utuh mengenai perkara yang sedang ditangani.***
