Filesatu.co.id, Sumenep| Suasana ruang rapat Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Jumat (12/6/2026) sore, terlihat berbeda. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Sumenep (FWS) menggelar audiensi untuk menyampaikan aspirasi terkait implementasi e-Katalog dan tata kelola anggaran publikasi media di OPD.
Rombongan FWS diterima langsung Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath.
Acara dibuka sambutan Ketua Komisi I, lalu dilanjutkan pengantar dari Koordinator FWS, Hambali Rasidi.
Hambali menyebut audiensi ini digelar setelah menerima banyak keluhan dari OPD dan perusahaan pers sejak e-Katalog diberlakukan untuk kerja sama publikasi media.
“Banyak OPD sering ditanya media soal klik e-Katalog advertorial. Di sisi lain, wartawan mengeluh masih ada ketidakteraturan administrasi dan perbedaan harga antar OPD. Untuk pekerjaan sama, harganya bisa Rp250 ribu, Rp300 ribu, sampai Rp500 ribu per berita. Ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi memicu persaingan tidak sehat,” ungkapnya.
Mengusung tema “Mendorong Tata Kelola Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah yang Transparan, Berkeadilan, Akuntabel, dan Sesuai Regulasi e-Katalog Nasional”, FWS menyampaikan lima poin aspirasi:
1. Evaluasi implementasi e-Katalog
Masih ada perbedaan mekanisme administrasi di OPD. Padahal e-Katalog sudah mengakomodasi dokumen digital seperti tautan berita, PDF, surat pesanan, dan invoice. Kenyataannya, sebagian OPD masih meminta dokumen fisik.
2. Standarisasi harga publikasi
Diminta ada harga seragam di seluruh OPD agar tidak ada disparitas untuk jenis pekerjaan yang sama.
3. Keterbukaan distribusi anggaran
Total anggaran publikasi pemda diperkirakan Rp8,2 miliar/tahun. FWS mendorong data ini dibuka agar semua perusahaan pers mendapat kesempatan adil bekerja sama dengan pemda.
4. Tema publikasi tahunan tiap OPD
Setiap OPD diharapkan punya tema besar yang selaras dengan program daerah: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, UMKM, ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, pencegahan stunting, hingga inovasi pelayanan publik.
5. Optimalisasi mini kompetisi e-Katalog V6
Mekanisme ini belum dimaksimalkan untuk pengadaan jasa publikasi media. Padahal fungsinya memberi kesempatan sama ke semua penyedia agar persaingan sehat, transparan, efisien, dan akuntabel.
Selain itu, FWS meminta Komisi I melakukan pengawasan tata kelola anggaran publikasi, mendorong SOP e-Katalog seragam, menetapkan standar harga, membuka data distribusi anggaran, serta mengoptimalkan mini kompetisi sesuai regulasi LKPP.
Menanggapi hal itu, Darul Hasyim Fath mengapresiasi masukan insan pers.
“Kami memahami aspirasi para punggawa jurnalis ini. Izinkan Komisi I mengkaji dulu. Hasilnya akan jadi bahan pleno komisi dan referensi Diskominfo untuk menerapkan tata kelola advertorial yang lebih baik,” ujarnya menutup audiensi.
Hasil pertemuan menyepakati Komisi I akan mengkaji bersama OPD terkait implementasi e-Katalog dan tata kelola kerja sama publikasi. Hasil kajian akan dibahas di pleno Komisi I sebagai dasar rekomendasi kebijakan Pemkab Sumenep.
Audiensi yang berlangsung kekeluargaan ini diharapkan jadi momentum perbaikan tata kelola kerja sama publikasi pemda agar lebih profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis digital.
