Filesatu.co.id, BATURAJA | KELUHAN warga terkait antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) je. idnis solar subsidi kembali mencuat di Baturaja. Kondisi ini dinilai semakin meresahkan karena masyarakat harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan jatah solar, Rabu 8 April 2026.
Salah satu warga, Andi, mengungkapkan bahwa antrean panjang terjadi hampir setiap hari di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Ia menyebutkan bahwa situasi ini sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya solusi yang jelas.
Menurut Andi, warga yang memang berhak menggunakan solar subsidi harus bersaing dengan kendaraan besar yang diduga milik perusahaan tambang. Hal ini membuat antrean semakin panjang dan tidak terkendali.
“Setiap hari kami antre lama, tapi banyak mobil besar yang ikut isi. Kadang sebelum giliran kami, solar sudah habis,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kendaraan yang dimaksud mayoritas adalah truk roda 10 dengan sumbu tiga yang mengangkut hasil tambang. Kehadiran kendaraan-kendaraan ini dinilai memperparah kondisi antrean di SPBU.
Warga menilai bahwa penggunaan solar subsidi oleh kendaraan industri besar sangat tidak tepat sasaran. Pasalnya, subsidi tersebut seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Akibat kondisi ini, banyak warga harus pulang tanpa mendapatkan BBM meski telah mengantre sejak lama. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap aktivitas dan pekerjaan mereka sehari-hari.
Beberapa warga bahkan mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan karena keterlambatan operasional akibat sulitnya mendapatkan solar. Situasi ini dinilai merugikan masyarakat kecil.
Tidak hanya itu, antrean panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU. Arus lalu lintas menjadi terganggu, terutama pada jam-jam sibuk.
Warga berharap ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengatasi persoalan ini. Mereka meminta adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi solar subsidi.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan agar kendaraan perusahaan tambang dialihkan ke jalur distribusi BBM non-subsidi. Langkah ini dinilai dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU.
Sejumlah warga juga meminta adanya pembatasan jumlah pengisian bagi kendaraan tertentu agar distribusi lebih merata. Hal ini dianggap penting untuk menjaga keadilan bagi semua pengguna.
Pihak berwenang diharapkan tidak tinggal diam melihat kondisi yang terus berulang ini.
Penanganan yang lambat justru akan memperburuk kepercayaan masyarakat.
Masalah distribusi BBM subsidi memang menjadi isu yang kompleks. Namun, tanpa pengawasan yang serius, potensi penyalahgunaan akan terus terjadi.
Warga menilai bahwa solusi jangka pendek seperti penambahan pasokan saja tidak cukup. Diperlukan sistem pengawasan yang lebih transparan dan tegas di lapangan.
Selain itu, peran aparat dan pengelola SPBU juga menjadi sorotan. Mereka diharapkan dapat lebih selektif dalam melayani kendaraan yang berhak mendapatkan solar subsidi.
Hingga saat ini, keluhan warga masih terus bermunculan, terutama dari kalangan sopir dan pelaku usaha kecil. Mereka berharap suara mereka dapat segera ditindaklanjuti.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu keresahan sosial yang lebih luas. Pemerintah pun diminta segera turun tangan sebelum situasi semakin tidak terkendali.***
