Filesatu.co.id Lumajang | Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD harus menjadi instrumen yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kesejahteraan warga.
Hal itu disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang yang membahas tahapan lanjutan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (10/6/2026).
Menurut Bunda Indah, pengelolaan keuangan daerah harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung masyarakat.
“Pandangan dan masukan dari DPRD bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemkab Lumajang berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Orang nomor satu di Pemkab Lumajang itu menegaskan keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya tingkat serapan anggaran. Yang lebih penting adalah dampak pembangunan yang dihasilkan.
Manfaat APBD, lanjutnya, harus tercermin dari peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, evaluasi pelaksanaan APBD menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sesuai tujuan serta memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Dalam paripurna tersebut, DPRD Lumajang menyampaikan sejumlah masukan sebagai fungsi pengawasan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda menyatakan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 telah sesuai ketentuan dan layak dibahas lebih lanjut.
Salah satu catatan penting dari Bapemperda adalah perlunya sosialisasi hasil pembahasan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Sementara Badan Anggaran DPRD menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 sudah memenuhi ketentuan sehingga bisa dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Bunda Indah menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor kunci agar APBD benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami akan mencermati seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan menyiapkan jawaban pemerintah secara komprehensif pada paripurna berikutnya. Semangat kami membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif demi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lumajang,” katanya.
Ia menegaskan substansi pertanggungjawaban APBD tidak hanya soal laporan keuangan dan angka administratif. Lebih dari itu, memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan lebih baik, pembangunan merata, dan peningkatan kesejahteraan.
Dengan demikian, APBD diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah berkelanjutan.
