Filesatu.co.id, SIDOARJO | PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat komitmen terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui inovasi terbaru. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sidoarjo berencana menerapkan QRIS Tap pada setiap transaksi keuangan untuk mempercepat, mempraktis, dan mengamankan sistem pembayaran di wilayah tersebut.
Rencana ini menyusul kesuksesan TP2DD Kabupaten Sidoarjo yang meraih apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai TP2DD Terbaik III Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2025.
Berbeda dengan QRIS konvensional, QRIS Tap memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran digital tanpa harus memindai (scan) barcode. Pengguna cukup menempelkan ponsel pada mesin EDC atau pembaca contactless. Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi di berbagai sektor publik.
Langkah strategis ini dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD Sidoarjo yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4). Selain evaluasi capaian Championship TP2DD 2025 dan persiapan tahun 2026, agenda ini difokuskan pada sosialisasi pemanfaatan QRIS Tap dengan menghadirkan narasumber dari Kemenko Perekonomian RI serta Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan BI Jawa Timur.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa forum HLM ini bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan langkah strategis pimpinan untuk mengeksekusi komitmen ETPD.
“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan, untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur,” tegas Bupati Subandi.
Ia juga mengapresiasi kinerja TP2DD Sidoarjo yang berhasil mendongkrak indeks ETPD hingga 99,5%, angka tertinggi se-Provinsi Jawa Timur pada Semester 2 Tahun 2025. Selain itu, inovasi retribusi non-tunai milik Pemkab Sidoarjo turut dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 nasional.
Bupati meminta agar implementasi ETPD diperluas ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga kesehatan. Salah satu fokus utamanya adalah digitalisasi retribusi pasar untuk mencegah kebocoran pendapatan.
“Saat ini retribusi pasar masih sangat kecil. Saya minta ETPD diimplementasikan di pasar-pasar melalui aplikasi yang mudah digunakan, bahkan bagi masyarakat yang kurang melek IT, cukup dengan HP sudah bisa bayar non-tunai,” imbuhnya.
Sekda Sidoarjo sekaligus Ketua Harian TP2DD, Fenny Apridawati, menambahkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan segera mengadopsi QRIS Tap. Menurutnya, kesuksesan digitalisasi berbanding lurus dengan kemajuan daerah.
“Pembayaran non-tunai ini terbukti linier dengan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita kini tertinggi se-Jawa Timur untuk kategori kabupaten, yakni di angka 83,35,” ujar Fenny.
Saat ini, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo merupakan yang tertinggi di Jawa Timur dan peringkat ke-4 nasional. Dengan infrastruktur digital yang matang dan dukungan sektor perbankan, Pemkab Sidoarjo optimis perluasan transaksi digital akan semakin kokoh di masa depan. ***
