Pembahasan RPJMD Menurunkan Tensi Politik Sidoarjo yang Sempat Memanas

Filesatu.co.id, SIDOARJO | RAPAT AParipurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Rapat ke dua masa persidangan ke tiga Tahun sidang 2025 dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025–2029 berlangsung dengan kehadiran kuorum anggota dewan. Rapat ini menghasilkan sejumlah poin penting yang menjadi sorotan publik, sekaligus meredakan ketegangan politik yang sempat meningkat (1/7/2025).

Sorotan Utama dalam Rapat Paripurna
Dokumen RPJMD Sidoarjo 2025–2029 memuat arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Beberapa target utama dalam RPJMD antara lain:

Bacaan Lainnya
  • Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan mencapai 6,22% pada 2029.
  • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 82,68 menjadi 83,8

Delapan indikator utama ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan, termasuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus utama dalam pembahasan juga mencakup:

  • Penanganan banjir yang masih menjadi masalah krusial.
  • Alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp500 juta untuk tiap desa

Fraksi-fraksi seperti PDIP, PKB, dan Golkar menyampaikan kritik tajam serta saran untuk perbaikan teknis maupun implementasi di lapangan.

Selain itu, DPRD membuka ruang partisipasi publik melalui forum audiensi terbuka dan konsultasi publik, sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

Proses Penyusunan RPJMD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD melalui berbagai tahapan strategis:
Musrenbang (April 2025): Untuk penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas rancangan awal.

Penyampaian Nota Penjelasan (Mei 2025): Disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo dalam rapat paripurna DPRD.
Konsultasi Publik: Telah dilakukan bersama DPRD dan dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan masukan lebih lanjut.

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasikh, menegaskan bahwa RPJMD ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan wujud sinergi antara Pemkab, DPRD, dan masyarakat.

“Proses perumusan RPJMD akan dilakukan secara maksimal dan inklusif. Kita ingin membangun Sidoarjo bersama-sama,” ujarnya.

Dihadiri Berbagai Unsur Forkopimda
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H. Abdillah Nasikh dihadiri oleh 38 anggota DPRD berdasarkan daftar hadir. Sejumlah unsur penting turut hadir, antara lain:
Forkopimda Sidoarjo, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo BNNK, TNI-Polri, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, Ketua KPU & Bawaslu Sidoarjo, MUI, akademisi, pimpinan partai politik, wartawan, dan LSM lokal
Dengan suasana rapat yang kondusif dan terbuka, pembahasan RPJMD ini memberi harapan baru bahwa perbedaan politik dapat dikelola menjadi kekuatan kolaboratif, demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

Tinggalkan Balasan