filesatu.co.id – Jakarta | Menguasai 42% cadangan nikel dunia dan 60% pasar global, Indonesia bukanya untung yang ada malah boncos. Hal ini disampaikan oleh direktur organisasi nirlaba Transisi Bersih Abdurrahman Arum dalam sebuah diskusi “Reformasi Hilirisasi Nikel” di ballroom hotel Oria Jakarta, Rabu (14/1/2026)
Sekedar informasi, Transisi Bersih adalah organisasi nirlaba sebagai periset independen tentang perekonomian dan lingkungan hidup yang berbasis di Indonesia. Transisi Bersih fokus pada perumusan strategi kebijakan ekonomi yang mampu menjawab dua tantangan besar Indonesia sekaligus: transisi energi bersih dan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi dan berkeadilan.
Dalam kajianya, Abduh sapaan akrab pria asal Jember ini menjelaskan jika kebijakan pemerintah dalam hilirisasi nikel ini belum dirasakan manfaatnya secara optimal. Justru tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh deforestasi puluhan ribu hektar hutan untuk kawasan pusat produksi nikel ini.
Dan bodohnya Indonesia justru membanjiri pasar dengan produksi berlebihan akibat ekspansi yang masif. Sehingga harga nikel jatuh dan nilai tambah nasional menjadi hilang. Seharusnya dengan cadangan yang besar Indonesia punya daya untuk mengatur harga pasar. Akan tetapi karena kesalah strategi yang ada malah rugi. “Masalah utamanya bukan pada hilirisasi itu sendiri, melainkan pada strategi yang tidak tepat” tandasnya.
Dalam hal ini Transisi Bersih menawarkan metode ‘kontrol dan manfaatkan’ (KM). Dengan strategi ini, diaharapakan berpeluang mengerek harga nikel dunia hingga dua kali lipat ke kisaran USD 26-36 ribu per metrik ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Jika strategi tersebut mulai diterapkan pada 2026, kenaikan harga ini diperkirakan tercapai pada periode 2028-2030, dan Indonesia berpotensi memperoleh tambahan pendapatan mencapai Rp 369 triliun per tahun.
Menurut Abdurrahman ada empat langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah.
- Memperketat kuota produksi dengan menetapkan batasan produksi selama 3-5 tahun untuk menghilangkan surplus global dan menaikkan harga.
- Menerapkan pajak ekspor progresif 10-35% yang disesuaikan dengan pergerakan harga nikel dunia, guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong penguatan industri hilir di dalam negeri.
- Menghapus insentif fiskal dengan mencabut fasilitas tax holiday dan tax allowance bagi proyek smelter baru. Menurut Transisi Bersih, dominasi pasar Indonesia sudah cukup kuat untuk menarik investasi tanpa perlu subsidi tambahan.
- Meningkatkan standar environmental, social, and governance (ESG) agar pengelolaan nikel tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial.
“Strategi ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang menjalankan amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan,” tandasnya.
Selain langkah jangka pendek dan menengah, Transisi Bersih juga mendorong strategi jangka panjang dengan menginisiasi pembentukan Organization of Nickel Exporting Countries (ONEC) bersama negara produsen lain seperti Australia, Brasil, dan Filipina. Wadah ini diharapkan berfungsi layaknya OPEC dalam mengkoordinasikan volume produksi global agar tercipta harga yang adil dan berkelanjutan bagi negara pemilik sumber daya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan, Indonesia sejauh ini tidak bisa menjadi pengendali harga nikel lantaran China menjadi pembeli tunggal yang dominan (monopsoni). Kondisi ini didorong oleh kebijakan hilirisasi nikel yang saat ini berjalan tidak diimbangi dengan kebijakan industrialisasi yang tepat. Akibatnya, produk hilirisasi nikel berbentuk olahan primer diekspor lantaran sektor industri tengah atau midstream tidak berkembang dan tidak dapat mengolah produk tersebut.
Oleh sebab itu, Indonesia perlu mencari pembeli alternatif produk hilirisasi nikel, guna mengurangi kekuatan China dalam menentukan harga. “Kita butuh ganti pemain (pembeli) nikel, siapa? BUMN harusnya jadi champion. Nikel kita bisa diserap oleh BUMN seperti Krakatau Steel dan Inalum, termasuk PLN untuk membangun battery energy storage (BESS). Mereka kan juga butuh mineral kritis untuk baterai sejalan dengan kebijakan untuk mendorong transisi energi,” kata Bhima (sis)
