Filesatu.co.id, SUMENEP | Alokasi Dana Desa (DD) yang sejatinya dikucurkan negara untuk mengentaskan kemiskinan dan menggenjot infrastruktur, diduga kuat bertolak belakang dengan realitas di Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Madura. Alih-alih menyejahterakan warga, pengelolaan DD di desa tersebut kini menjadi sorotan tajam publik karena terindikasi kuat menjadi ladang korupsi oknum aparat desa.
Berdasarkan dokumen laporan realisasi anggaran tahun 2023 hingga 2024 yang dihimpun tim investigasi, ditemukan pola janggal. Anggaran negara disedot secara masif melalui pos-pos kegiatan non-fisik dan pemeliharaan yang diduga fiktif dan tumpang tindih, sementara pembangunan infrastruktur vital di desa tersebut terbengkalai.
Penelusuran tim investigasi mengungkap adanya dugaan manipulasi laporan keuangan. Modus operandi yang digunakan adalah pengulangan kegiatan dengan istilah-istilah normatif seperti “Pengembangan Sistem Informasi Desa”, “Pemeliharaan Posyandu”, hingga “Pengelolaan Perpustakaan” sebagai tameng untuk menguras anggaran secara sistematis.
Rincian Anggaran Janggal yang Menjadi Sorotan
Pada tahun anggaran 2023 (Total DD: Rp 760.566.000), tim menemukan pos anggaran fantastis untuk sektor non-fisik dan pemeliharaan:
- Sektor Kesehatan/Posyandu (Tumpang Tindih):
- Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu: Rp 49.003.000
- Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD: Rp 5.000.000
- Pemeliharaan Sarana Posyandu: Rp 49.594.200
- Penyelenggaraan Posyandu: Rp 46.000.000
(Total anggaran terkait Posyandu dalam setahun menembus hampir Rp 150 juta).
- Pengembangan Sistem Informasi Desa: Rp 62.500.000
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa: Rp 39.000.000
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK: Rp 6.000.000
- Pemeliharaan Embung Milik Desa: Rp 3.840.110
Kejanggalan ini berlanjut pada tahun anggaran 2024 (Total DD: Rp 766.575.000), di mana pos anggaran serupa kembali digelontorkan tanpa rincian output yang jelas:
- Pengembangan Sistem Informasi Desa (Naik signifikan): Rp 73.547.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil/Lansia): Rp 49.780.000
- Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD: Rp 7.000.000
- Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Double Anggaran): Rp 20.430.000 & Rp 98.064.000
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase/Limbah RT): Rp 17.515.000
Aktivis dan Warga Menuntut Audit Total
Dady, seorang aktivis muda asal Sumenep, angkat bicara mengenai temuan ini. Ia menegaskan bahwa dokumen pembiayaan Desa Bataal Barat sangat sarat akan penyimpangan.
“Dugaan kuat pos-pos dana ratusan juta ini sengaja dibuat tidak terperinci dengan jelas untuk membuka celah penyelewengan. Ini sudah masuk kategori menguras uang negara dengan kedok program non-fisik,” tegas Dady kepada media.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan warga setempat. Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengeluhkan kontrasnya anggaran yang terserap dengan realita di lapangan.
“Kami sangat menyayangkan. Setiap tahun laporan Dana Desa terserap 100 persen, tapi jalan-jalan di desa kami masih banyak yang rusak parah. Dana non-fisik yang ratusan juta itu tidak jelas wujudnya apa dan ke mana mengalirnya,” cetus warga tersebut dengan nada kecewa.
Merespons jeritan warga dan bukti-bukti awal tersebut, tim investigasi bersama elemen masyarakat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Aparat Penegak Hukum (APH) — baik Kepolisian maupun Kejaksaan — untuk segera melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap DD Bataal Barat.
“Kami sudah mengantongi data riil realisasi DD Desa Bataal Barat tahun 2023, 2024, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kasus ini harus diusut tuntas. Jika dibiarkan, modus manipulasi anggaran non-fisik seperti ini akan terus berulang dan memiskinkan rakyat secara sistematis,” imbuh sumber investigasi.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya membuka ruang klarifikasi dan menghubungi pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Bataal Barat guna mendapatkan keterangan berimbang atas berbagai dugaan miring yang berkembang di tengah masyarakat. ***
