Filesatu.co.id, Bayuwangi | Usai meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan agenda kerja dengan mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar dan berdialog langsung bersama nelayan serta pelaku usaha perikanan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi perwakilan nelayan, pelaku usaha mikro, dan pengepul ikan. Masukan tersebut akan menjadi bahan perumusan kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan kesejahteraan nelayan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dialog tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah memperkuat sektor perikanan di Jawa Timur.
“Pak Presiden memiliki prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini, sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan,” tegas Wapres.
Wapres juga menyampaikan kunjungannya ke TPI Muncar dilakukan secara spontan karena mendengar banyak keluhan dari lapangan.
“Sebenarnya hari ini saya tidak ada jadwal ke sini. Tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar,” jelasnya.
“Catatan-catatan dan keluhan-keluhan ini nanti segera kami tindaklanjuti,” pungkasnya.
Salah satu nelayan Muncar, Umar, menyampaikan sejumlah persoalan utama yang dihadapi. Di antaranya adalah kondisi infrastruktur jalan, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, serta regulasi dan perizinan yang dinilai masih rumit.
“Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak. Ketika bentor mengangkut hasil ikan ke perusahaan, banyak kendaraan yang rusak,” ujarnya.
Ia juga meminta penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional.
“Kami menghadapi perizinan yang jumlahnya sekitar 13 item. Sulit kami urus. Kami memohon kepada Bapak Wapres agar diberikan kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar,” ungkap Umar.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tata kelola perizinan nelayan. Ia mengakui proses perizinan saat ini masih memakan waktu cukup panjang, sehingga diperlukan penguatan sistem dan dukungan lintas sektor untuk mempercepat pelayanan kepada nelayan.
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan dan dialog Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, dan Staf Khusus Wapres Suwardi.
