Filesatu.co.id, Kota Blitar | Ribuan anggota Aliansi SPPG Peta Blitar Raya menggelar apel bersama di Alun-alun Kota Blitar. Kegiatan yang diikuti relawan, mitra, dan pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Kota dan Kabupaten Blitar. Agenda ini menjadi wadah untuk menyampaikan pandangan mengenai dampak program MBG terhadap penyerapan tenaga kerja serta perputaran ekonomi di tingkat lokal. Sabtu (27/06/2026).
Dalam Apel Akbar di Alun-alun Kota Blitar itu diikuti relawan, mitra, dan pemasok dari SPPG Kota Blitar serta sebagian SPPG Kabupaten Blitar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah
Hadir dalam gelaran aksi tersebut, koordinator SPPG Kabupaten Blitar, politisi Gerindra Kota Blitar Tan Ngi Hing, aktivis LSM LASKAR Swantantio, Ketua LSM GPI Jaka Prasetya, Ketua PPI Blitar Mujianto, serta perwakilan UMKM, petani, dan elemen lainnya.
Koordinator Aliansi SPPG Peta Blitar Raya, Bambang Kaspo, mengatakan program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi bagi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak terhadap berbagai sektor usaha yang terlibat dalam operasional dapur SPPG.
Menurutnya, satu dapur SPPG rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang. Dengan jumlah sekitar 160 dapur yang telah beroperasi di Blitar Raya, program tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 5.000 tenaga kerja.
“Selain memberikan makan bergizi kepada anak-anak setiap hari, program ini juga menyerap tenaga kerja. Satu dapur saja bisa melibatkan sekitar 50 pekerja. Kalau dikalikan jumlah dapur yang ada di Blitar Raya, ribuan orang ikut terlibat,” ujarnya.
Bambang juga menambahkan bahwa, manfaat program tersebut juga dirasakan oleh petani, peternak, nelayan, pedagang, hingga pelaku UMKM yang menjadi pemasok kebutuhan dapur setiap hari.
Kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, sayuran, daging, dan komoditas lainnya dinilai turut menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Aliansi SPPG Peta Blitar Raya juga menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan evaluasi program oleh pemerintah.
Bambang menjelaskan bahwa, penghentian sementara operasional penyediaan makanan selama masa libur sekolah selama tiga pekan merupakan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dijalankan sebagai bagian dari efisiensi dan evaluasi.
“Meski distribusi makanan dihentikan sementara, aktivitas di dapur SPPG tidak sepenuhnya berhenti. Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, petugas keamanan, dan petugas kebersihan tetap menjalankan tugas untuk menjaga operasional dapur,” tandasnya.
Kami mengikuti kebijakan pemerintah. Kalau memang ini bagian dari efisiensi sekaligus evaluasi, kami mendukung seluruh kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah pusat.
Bambang menyampaikan bahwa, anggapan program MBG hanya menguntungkan kelompok pemodal tertentu. Menurutnya, pembangunan dapur SPPG umumnya dilakukan secara gotong royong oleh beberapa mitra yang menghimpun modal bersama dengan nilai investasi sekitar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar untuk setiap dapur.
” Selain itu, setiap dapur rata-rata melibatkan sekitar 15 pemasok lokal yang terdiri atas petani, peternak, pedagang, dan pelaku UMKM. Keterlibatan berbagai pihak tersebut, menurut Bambang, menunjukkan bahwa program MBG turut menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan banyak sektor masyarakat,” tandas Bambang.
Sementara itu, Ketua Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Mujianto menyampaikan bahwa, anggaran yang dialokasikan untuk MBG dan KDMP diambil dari efisiensi anggaran mulai dari kementerian, pemprov, pemkab, hingga pemerintahan desa dan kelurahan.
Anggaran yang diefisiensi merupakan anggaran belanja yang dianggap tidak efektif peruntukannya bagi rakyat dan belanja yang tidak berdampak langsung untuk kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan belanja alat-alat kebutuhan kantor yang seharusnya bisa dikurangi, perjalanan dinas ke luar daerah dan luar negeri, serta acara-acara seremonial yang dibuat seolah-olah hanya untuk penyerapan anggaran.
“Bapak Prabowo sedang mewujudkan sebuah cita-cita untuk Indonesia yang maju, yang berdaulat secara ekonomi, mewujudkan Indonesia yang kuat baik di dalam negeri maupun memiliki nilai tawar dalam dunia global,” ungkap Mujianto.
Mujianto menambahkan, Untuk mewujudkan ekonomi yang berdaulat, BGN dan KDMP dilaksanakan sebagai program strategis nasional, agar rakyat sampai di pelosok desa, di daerah pinggiran, dan perbatasan antarnegara pun bisa menikmatinya.
Presiden Prabowo menginginkan anak-anaknya hidup sehat, berhasil secara ekonomi, dan aman dalam kehidupan. Dan Indonesia ini adalah rumah kita yang harus kita jaga bersama.
“Maka dari itu, jangan dikotori dengan segala pertengkaran, jangan dikotori dengan segala cacian. Apalagi rumah kita, jangan kita lempari dengan kotoran kita sendiri, agar rumah itu bisa menjadi berkah, damai, dan indah dipandang oleh orang lain, jangan sampai rumah itu dipandang suram,” pungkas Mujianto.(Pram).
