Filesatu.co.id, Blitar | Solidaritas Bakti MBG (Sobat MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Blitar, Massa menuntut pemerintah pusat melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menolak keras upaya penghentian yang dinilai merugikan rakyat kecil.
Koordinator aksi, Jaka Prasetya GPI, menyatakan gerakan ini muncul sebagai respons atas adanya kelompok tertentu yang mencoba mengobrak-abrik program strategis nasional tersebut.
“Kami bergerak karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab ingin menghentikan MBG. Program ini sangat bagus dan menyentuh banyak kalangan,” jelasnya pada Kamis (18/06/2026).
Jaka memaparkan, manfaat MBG di Kabupaten Blitar sangat nyata. Program ini tidak hanya menjangkau 211.000 anak sekolah setiap hari, tetapi juga meluas ke petani, nelayan, dan kaum buruh yang terlibat dalam rantai pasok. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghitung secara ketat kandungan kalori, karbohidrat, dan protein dalam setiap menu untuk memastikan ketahanan tubuh serta kecerdasan anak di masa depan.
Dalam orasinya, massa menyampaikan empat tuntutan pokok. Pertama, pemerintah harus melanjutkan MBG guna meningkatkan kualitas SDM. Kedua, manfaatkan program ini sebagai katalisator untuk mewujudkan petani dan peternak mandiri. Ketiga, dorong kemandirian pangan dan stabilitas harga berkelanjutan. Keempat, pastikan program ini mengarah pada terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045.
Jaka mengajak para penentang program untuk melihat langsung kondisi anak-anak di pelosok desa, pinggiran laut, dan hutan.
“Mereka sangat membutuhkan asupan gizi ini setiap hari. Jika mereka memiliki nilai kemanusiaan, mereka tidak akan menyuarakan penolakan,” ungkapnya.
Menyikapi kasus hukum yang menjerat mantan Ketua BGN, Jaka menegaskan bahwa pemerintah sedang memperbaiki sistem melalui jalur hukum yang ditempuh Kejaksaan Agung.
“Jangan salahkan programnya. Perbaikan sistem ini justru menjadi pijakan agar MBG berjalan lebih bersih dan tepat sasaran. Berhenti sesaat bukan berarti berhenti selamanya,” tandas Jaka GPI.
Sementara itu Ketua LSM Laskar, Swantantio Hani Irawan, yang akrab disapa Tiyok, menambahkan bahwa gangguan terhadap kelancaran MBG berpotensi memutus efek domino positif bagi anggaran daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat.
“Keberlangsungan program ini krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal, kami memahami pemerintah sedang melakukan evaluasi dan pembenahan administrasi maupun hukum. Jika ada penghentian sementara, itu bukan berarti dibatalkan, melainkan agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.(Pram).
