Filesatu.co.id, BATURAJA | SUNGGUHironis, di tengah amanat undang-undang yang mewajibkan alokasi anggaran dunia pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, namun faktanya masih banyak gedung sekolah di negeri ini yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini kembali terbukti dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD OKU pada Rabu (16/07/2025). Mereka mendapati bahwa ruang belajar SMPN 49 SATAP OKU di Desa Tualang, Kecamatan Lengkiti, OKU, mengalami kerusakan parah pada atap dan plafon, sehingga sangat mengganggu proses belajar mengajar.
Kerusakan Parah Hambat Proses Belajar
Menurut Ketua Komisi I DPRD OKU, Naproni, ST, M.Kom, yang melakukan kunker bersama Awal Fajri dan Suherman, ia mengaku sangat prihatin melihat keadaan beberapa ruang sekolah SMPN 49 SATAP yang rusak parah di bagian atap dan plafonnya.
“Bila waktu belajar mengajar diguyur hujan, maka dipastikan tidak dapat dilanjutkan karena air masuk ke dalam ruang sekolah melalui atap yang bocor dan plafon yang sudah rusak,” ujarnya. Oleh karena itu, kondisi ini mendesak untuk segera ditangani.
DPRD OKU Dorong Percepatan Rehabilitasi
Menanggapi kondisi ini, DPRD OKU telah meminta Dinas Pendidikan untuk segera mengirim tim teknis. Tim ini bertugas menganalisa besaran biaya yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi SMPN 49 SATAP, terutama di bagian ruang belajar, ruang guru, dan WC sekolah.
“Rehabilitasi sekolah ini sangat urgen dan harus dianggarkan tahun ini dan tahun depan. Hal ini penting agar ke depan proses belajar dan mengajar tidak terganggu dan siswa maupun guru dapat merasa nyaman,” terang Naproni.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD OKU akan mengawal proses rehabilitasi SMPN 49 SATAP ini sampai selesai. Mereka berharap agar upaya rehabilitasi sekolah ini tidak lagi mengalami hambatan.
Sorotan Publik terhadap Kurangnya Perhatian
Sementara itu, Ketua GMPD Bidang Investigasi, Ali Zebet, yang dimintai tanggapannya mengenai kerusakan parah SMPN 49 SATAP Desa Tualang, menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah OKU terhadap dunia pendidikan.
“Untuk apa selama ini diadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari desa sampai kabupaten jika hanya menghabiskan uang negara, namun faktanya pembangunan yang semestinya diprioritaskan, apalagi di dunia pendidikan, tidak tersentuh,” ujarnya.
Ali Zebet menambahkan bahwa insiden ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan anggaran pada sektor pendidikan dan memastikan infrastruktur sekolah layak guna.
