FILESATU.CO.ID, KOTA MALANG | Akhirnya agenda yang ditunggu-tunggu oleh wakil rakyat terwujud. Rapat koordinasi gabungan antara Satgas Covid-19 Kota Malang yang diketuai oleh Walikota Malang Sutiaji bersama DPRD digelar secara terbuka dengan mekanisme daring. Rapat yang diselenggarakan di ruang paripurna DPRD, Kamis (29/7/2021) berlangsung cukup “panas”.
I Made Rian Diana Kartika selaku Ketua DPRD bertugas sebagai moderator yang memimpin jalannya rapat secara daring. Sedangkan Walikota dan Wakil Walikota bersama jajarannya didampingi oleh Wakapolresta Malang Kota berada di ruang Ngalam Command Centre (NCC) Balai Kota Malang.
Rapat koordinasi diawali dengan pemaparan Ketua Satgas Covid-19 Kota Malang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Erik Setyo Santoso. Ada 10 poin yang diterangkan oleh Sekda, antara lain; historis pandemi di Kota Malang, landasan hukum satgas, pendekatan umum penanganan, strategi penanganan, kebijakan anggaran, penanganan aspek kesehatan, penanganan dampak sosial ekonomi, sosialisasi dan komunikasi, penegakan disiplin, dan penguatan PPKM Mikro.
“Update data covid-19 sampai tanggal 28 Juli 2021 total suspek sebanyak 8844 orang. Sedangkan konfirmasi covid pasien dalam pantauan sebanyak 3022 orang, sembuh 6826 orang, kemudian meninggal 761 dengan total 10.609 orang,” kata Erik menerangkan.
“Sedangkan untuk update ketersediaan sarana rumah sakit, untuk IGD covid-19 mencapai 107,58%, artinya ada antrian yang menunggu kamar IGD. Kemudian untuk ruang ICU mencapi 97,78 %, dan ketersediaan ruang isolasi mencapai 89,25%,” ungkapnya.
Untuk mencapai herd immunity Pemkot Malang telah mempercepat upaya vaksinasi. Berdasarkan data yang disampaikan jumlah vaksin yang sudah diberikan sebanyak 381.224 dosis, sedangkan jumlah dosis yang diterima sebanyak 421.390 dosis. Maka cadangan vaksin untuk penerimaan dosis kedua sejumlah 40.166 dosis.
Apa yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 Kota Malang ternyata tidak membuat puas anggota DPRD Kota Malang. Bahkan kritik keras disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Malang. “Kalau melihat pemaparannya, saya rasa malang baik-baik saja, tidak ada apa-apa, sudah teratasi, sekarang pertanyaannya apakah kenyataan dilapangan seperti itu?” Ucap Made mengawali tanya jawab bersama Pemkot Malang.
Arif Wahyudi dari fraksi PKB memberikan kritik dan saran bahwa sosialisasi terhadap protokol kesehatan harus lebih digencarkan dan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif. “Kemudian jangan eman melakukan tresing terhadap warga, karena swab itulah untuk mengetahui berapa orang yang terkonfirmasi sehingga kita mendapatkan data yang valid,” kata Arif.
“Saya juga miris mendengar bahwa 50 % pasien yang meninggal dunia dari isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah tanpa pendampingan tenaga kesahatan sama juga dengan bunuh diri. Pemerintah Kota Malang punya gedung-gedung yang bisa digunakan untuk menjadi tempat isolasi terpadu, tinggal kasih bed dan bisa digunakan,” ucap pria asal Klojen ini.
Lain pula apa yang disampaikan oleh Havard Kurniawan anggota komisi A dari PDI Perjuangan. “Saya tidak melihat adanya program kapan pandemi covid ini mau diselesaikan, lalu Pemkot punya target apa, semua saya lihat terkait pemulihan ekonomi, padahal pemulihan ekonomi harus berdampingan dengan memutus mata rantai penularan,” kritik Havard dengan keras.
“Saya juga belum melihat Walikota Malang mempunyai target bagaimana Kota Malang menjadi zona kuning atau zona hijau,” Havard melanjutkan kritiknya. Untuk ambulance, politisi muda ini mengusulkan supaya Pemkot Malang membeli satu ambulance untuk satu kelurahan. “Saudara saya kemarin meninggal, 26 jam baru bisa dimakamkan dan dijemput karena keterbatasan ambulance dan nakes,” imbuhnya.
Fraksi PKS yang diwakili oleh Rokhmat, S.sos memberi masukkan, supaya tidak terjadi pasien meninggal di perjalanan karena kesulitan mencari rumah sakit perlu dibentuk “dokter terbang”. “Perlu ada dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang berani ke rumah-rumah dengan membawa alat kesehatan. Minimal bisa menangani pada saat darurat,” kata anggota komisi D ini dengan berapi-api.
Fraksi Damai yang diwakili oleh Lookh Makhfud tidak kalah keras dalam mengkritik penanganan pandemi yang dilakukan oleh Satgas pimpinan Walikota. Dalam kritiknya politisi ini menganggap satgas covid tidak siap, dan lamban mengambil sikap. Tenaga pemulasaran kurang dan tidak segera dibuat rekruitmen. Tidak ada kerja sama yang terintegrasi antara PSC dan rumah sakit.
Jose Rizal anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia bertanya secara langsung kepada tim Satgas Covid-19 pimpinan Walikota tentang pusat informasi ketersediaan kamar di rumah sakit. Dalam kesempatan ini dirinya mengatakan bahwa seharusnya kita sudah bisa mempunyai satu sistem smart online dan real time tentang ketersediaan kamar dan ambulance.
Terpisah dalam wawancara bersama awak media, Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. “Dewan hanya sebagai penyambung lidah rakyat, apa yang terjadi di lapangan. Kalau semua yang dipaparkan oleh Walikota benar-benar dilaksanakan rasanya Kota Malang tidak ada masalah. Namun ternyata ada yang tidak beres. Misal rencananya bagus tapi pelaksanaannya kurang,” Made menerangkan.
Ditanya apakah puas terhadap penjelasan Walikota, Politisi PDI Perjuangan ini menjawab belum puas. “Artinya Pak Wali masih menyampaikan secara normatif, kita juga minta catatan-catatan tentang kesulitan-kesulitan dalam penanganan pandemi ini. Kita juga melihat, seminggu tidak ada tindakan, kita akan lakukan rakor kembali, karena dewan mempunyai fungsi pengawasan,” tutupnya.
Laporan : Roni. A
