Filesatu.co.id,| Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 di belum berakhir. Buktinya di Singapura muncul varian virus baru jenis Omicron XBB. Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa virus itu sudah masuk ke Indonesia. Beberapa rumah sakit sudah melaporkan kasus varian baru tersebut.
Partai NasDem yang aktif dalam upaya memerangi pandemi covid-19, mengadakan vaksinasi di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Vaksinasi diikuti 1000 lebih warga masyarakat Desa Pasirharjo, bahkan dari luar Desa Pasirharjo dengan jenis vaksin Booster, ada juga vaksin yang ke satu dan kedua. Minggu, (23/10/2022).
DPD NasDem kabupaten Blitar menyediakan hadiah gula bagi 1000 peserta vaksin pertama dan kupon berhadiah yang akan diundi. Mulai dari kipas angin, setrika, DVD, Kompor Gas, player sampai hadiah utamanya Seekor Kambing disediakan oleh pihak panitia.
Selaku anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi sangat mendukung semakin masifnya program vaksinasi booster. Khususnya di Dapil Jatim 6 di Kabupaten Blitar jika vaksinasi booster nya masih rendah, dirinya akan siap mensupport, baik vaksinasi booster, vaksin yang kedua maupun yang belum mendapatkan vaksinasi sama sekali.
“Kita akan minta data kepada Dinas Kesehatan lalu kita sampaikan ke Kemenkes untuk melakukan intervensi dan penetrasi ke desa-desa terkait,” ujar Nurhadi yang juga menjabat ketua NasDem kabupaten Blitar.
Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi mengikuti vaksinasi booster siang itu, Nurhadi mengapresiasi peran Pemdes Pasirharjo terutama kepada Chusana Churori sebagai Kepala Desa. Puluhan tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan Puskesmas Talun serta kader Posyandu Desa Pasirharjo kompak melayani masyarakat yang mengikuti vaksinasi.
“Luar biasa, ini tentu tak lepas dari peran serta beliau bapak Chusana sebab saya sudah 50 kali lebih mengikuti program vaksinasi teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Kalau di situ Kepala Desanya antusias, mau nyengkuyung menggerakkan warganya untuk datang baik melalui Kasun, RT/RW maupun tokoh masyarakat maka akan timbul kesadaran pentingnya mengikuti vaksinasi booster. Tapi demikian pula sebaliknya, kalau pemerintah desanya agak cuek, maka warganya juga begitu,” ungkap Nurhadi.
Selain kegiatan vaksinasi, Anggota komisi IX DPR RI, Nurhadi mengatakan, Komisi IX akan memanggil Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM RI terkait penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak Indonesia saat ini.
“Tercatat sudah 100 lebih anak meninggal dunia. Ini menurut saya urgent, sudah sangat darurat. Dan kita juga merasa ganjil atas rilis obat yang dilarang beredar oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan tidak sama. BPOM hanya merilis 5 merk yang ditarik dari pasaran, sedangkan Kemenkes RI ada 102,” terang Nurhadi.
Nurhadi mengungkapkan, dirinya sempat berkeliling mendatangi beberapa apotek di Kabupaten Blitar, dan menemukan obat di luar 5 merk yang dilarang BPOM tapi masuk daftar 102 jenis obat yang disebut Kemenkes untuk tidak dijual ternyata masih dipajang seperti Tempra dan Hufagrip.
“Tadi saya sampaikan kepada pemilik apotek untuk dikarantina atau disimpan di gudang walaupun Alhamdulillah, pemilik apotek maupun karyawannya menolak konsumen atau warga yang hendak membeli obat tersebut. Tapi menurut saya yang paling baik harus dikarantina produk-produk itu. Apapun mereknya, yang dirilis Kementerian Kesehatan sebanyak 102 itu jangan dipajang,” pesan Nurhadi.
Nurhadi melanjutkan, terkait legalitas produk memang ada pada BPOM sedangkan Kemenkes lebih kepada kehati-hatian/antisipasi daripada kasus gagal ginjal akut pada anak semakin banyak korban berjatuhan.
Program progam usaha kesehatan masyarakat baik itu vaksinasi bosster atau vaksinasi ke satu dan dua atau bahkan yang belum vaksin sama sekali, tolong untuk menyadari bahwa ikut vaksin yang diuntungkan itu adalah diri sendiri, bukan pemerintah.
“Pemerintah hanya mendorong agar tercipta nya kekebalan secara berkelompok atau komunal, minimal 80 persen itu sudah ikut vaksinasi 1,2 dan 3. Maka insyaAllah Pandemi ini akan segera berakhir, serta upaya antisipasi dan penanganan kesehatan seperti yang menimpa anak-anak kita di seluruh lapisan masyarakat dapat terlaksana dengan baik,” pungkas Nurhadi.(Pram).
