Filesatu.co.id-KARAWANG | CALEG DPR RI Dapil VII Jabar dari PDI Perjuangan H. Toto Suripto mengatakan jika terpilih menjadi anggota DPR RI di terpilih akan mendorong pemerintah untuk melakukan pembukaan Moratorium Parsial hingga percepat pemekaran daerah otonomi baru.
“Saya ingin menyampaikan komitmen pribadi saya bahwa perjuangan pembentukan daerah otonomi baru Cikampek adalah bagian dari kemutlakan sejarah untuk mensejahterakan masyarakat di Karawang khususny,” kata Jito sapaan akrabnya H. Toto Suripto saat ditemui dikediamannya.
Dia mengaku, komitmen mengenai pemekaran Daerah Otonomi Baru Cikampek ini sudah dicita-citakan sejak menjabat Ketua DPRD Karawang periode 2014-2019. Menurutnya, perjuangan tersebut tidaklah mudah, terlebih pemerintah pusat melakukan moratorium terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru.
“Kita tidak boleh memaknai moratorium ini sebagai jalan buntu pemekaran daerah otonomi baru, tapi kita harus maknai ini adalah bagian dari perjuangan tiada henti untuk pemekaran daerah otonomi baru,” sambungnya.
Munurut Jito, bagi Masyarakat Karawang percepatan pencabutan moratorium DOB Cikampek oleh Pemerintah Pusat sudah sangat mendesak. Pembentukan DOB merupakan aspirasi rakyat maka harus dihormati. Dan jika terpilih sebagai wakil rakyat tentunya mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi dan memenuhi harapan rakyat agar secepat terbentuk DOB Cikampek.
“Kan tujuan pembentukan DOB/ pemekaran daerah untuk Percepatan pelayanan kepada masyarakat, Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah, Percepatan pengelolaan potensi daerah, Peningkatan keamanan dan ketertiban serta Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Namun, demikian bukan berarti mengesampingkan poin-poin utama kesiapan Sumber Daya Alam (SDA), SDM, Potensi yang dimiliki oleh DOB,” ujar Caleg DPR RI PDI Perjuangan Dapil VII Jabar
Toto menyebut, selama ini banyak asumsi dari elit atau pejabat yang menyatakan bahwa pemekaran daerah otonomi baru dianggap menjadi beban bagi APBN.
“Asumsi ini kita harus tolak, yang benar adalah apabila APBN dialokasikan secara langsung menjadi pembiayaan ke daerah-daerah diseluruh kota dan kabupaten akan lebih bermanfaat,” ujarnya. ***
