Filesatu.co.id, SIDOARJO | PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sidoarjo menunjukkan sikap tegas dan lugas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo pada 1 Juli 2025. Dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, PDIP secara terang-terangan menyoroti beberapa poin krusial, khususnya terkait penanganan banjir dan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp500 juta untuk setiap desa.
Rapat paripurna kedua masa persidangan ketiga tahun 2025 ini, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasikh dan dihadiri 38 anggota dewan, berlangsung dengan tensi yang sempat memanas. Fraksi-fraksi, termasuk PDIP, PKB, dan Golkar, melontarkan kritik tajam serta saran untuk perbaikan teknis maupun implementasi RPJMD di lapangan.
Juru bicara Fraksi PDIP, Kusumo Adi Nugroho, SE, dengan lugas mempertanyakan strategi penanganan banjir dan pemerataan BKK. “Restra banjir lima tahun ke depan belum jelas. Ini harus dijelaskan. Begitu juga BKK Rp500 juta per desa, apa pertimbangannya dibagi rata?” tegas Kusumo. Pertanyaan ini menyoroti kekhawatiran PDIP terhadap rencana penanganan masalah banjir yang masih menjadi momok bagi Sidoarjo, serta meminta transparansi mengenai dasar pemerataan BKK tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing desa.
Dokumen RPJMD Sidoarjo 2025–2029 sendiri memuat arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, dengan target utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, bagi PDIP Sidoarjo, target-target tersebut harus dibarengi dengan strategi yang jelas dan terukur, terutama dalam mengatasi isu-isu fundamental seperti banjir.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melalui berbagai tahapan strategis dalam penyusunan RPJMD, mulai dari Musrenbang pada April 2025, penyampaian Nota Penjelasan oleh Bupati pada Mei 2025, hingga konsultasi publik. Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasikh, menekankan bahwa RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud sinergi antara Pemkab, DPRD, dan masyarakat untuk membangun Sidoarjo bersama-sama.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda Sidoarjo, Sekretaris Daerah, BNNK, TNI-Polri, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, Ketua KPU & Bawaslu Sidoarjo, MUI, akademisi, pimpinan partai politik, wartawan, dan LSM lokal. Meskipun sempat diwarnai kritik tajam, suasana rapat yang kondusif dan terbuka diharapkan mampu mengubah perbedaan politik menjadi kekuatan kolaboratif demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Sikap kritis PDIP ini menunjukkan komitmen mereka dalam mengawal pembangunan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sidoarjo.
