Filesatu.co.id, BATURAJA | BARISAN Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) menekankan kepada para pemangku kepentingan mulai dari level atas hingga level paling bawah untuk menghentikan hal yang dianggap lazim atau yang masih awet dalam setiap pelaksanaan demokrasi lokal (Pilkada), yakni menggunakan cara-cara ‘preman’ untuk memenangkan pertarungan.
Yang dimaksud hal lazim cara preman ini, dijelaskan Hifzin selaku aktivis BP2SS Divisi Teknis dan Fasilitasi Pemilu, adalah dengan melakukan intimidasi terhadap masyarakat terutama masyarakat pinggiran untuk memilih pasangan calon tertentu.
Hal ini terus diingatkan BP2SS, lantaran pihaknya sampai saat ini masih saja menerima laporan masyarakat terkait hal tersebut.
Terbaru, BP2SS mendapat laporan adanya oknum Kepala Desa (Kades) Belimbing Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang ditengarai melakukan intimidasi kepada masyarakat di desanya dan di Kandang Macan, yang dianggap tak searah dengannya.
“Ada warga Belimbing dan Kandang Macan yang mendapat perlakuan tidak nyaman mengarah intimidasi dari oknum Kades. Dan itu dilaporkan kepada kami,” beber Zen, panggilan akrab Hifzin.
Adapun bentuk intimidasi atau tekanan dari oknum Kades ini, kata Zen, yakni akan menghentikan bantuan pangan (beras) dan bansos lainnya jika tidak memilih paslon tertentu di Pilkada nanti.
Bahkan, diungkap Zen, sudah ada warga Desa disana yang diputus bantuan beras-nya oleh sang Kades, lantaran perbedaan pilihan politik di Pilkada.
“Berhentilah melakukan tekanan maupun intimidasi. Masyarakat sekarang sudah pintar. Lagian bantuan yang disebutkannya itu dari pemerintah pusat. Bukan dari Bupati,” cetusnya.
BP2SS, sambung dia, tidak akan segan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2024 ini.
Sementara itu, Yusman Kades Belimbing, saat dihubungi secara terpisah membantah dirinya melakukan intimidasi dan berpihak kepada salah satu paslon.
“Kata siapa saya berpihak? Mana buktinya. Dan saya rasa seluruh kades se-Indonesia ini berpihak semua. Tapi dak ketahuan, hehe,” ujarnya via seluler, Senin (14/10/2024).
Lalu soal intimidasi, menurut Kades, mungkin itu hanya perasaan mereka saja.
Kalaupun ada tekanan, dia berdalih, tentu harus ada bukti kongkrit. Seperti foto, rekaman dan lain sebagainya.
“Mungkin ini hanya perasaan mereka saja. Dalam pikirannya, kalau dak searah dengan kades bantuan akan hilang. Lah, itukan bantuan pemerintah pusat dan kementerian, bukan dari Bupati. Kan seperti itu pak,” elaknya.
Dirinya mempersilahkan kepada siapapun yang ingin melaporkannya, kalau memang ada yang merasa terintimidasi olehnya sebagai Kades yang mengarahkan kepada salah satu paslon.
“Intinya, kita dukung ciptakan Pilkada kondusif,” tandasnya. ***
