Filesatu.co.id, KARAWANG | PROGRAM Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah di Kabupaten Karawang menuai polemik serius. Hal ini menyusul dugaan temuan belatung pada makanan yang didistribusikan di SDN Palumbonsari 3, Karawang Timur.
Menanggapi temuan yang meresahkan tersebut, Pemerhati Kebijakan Publik, Asep Agustian yang akrab disapa Askun, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Askun menilai kasus ini tidak hanya menyangkut higienitas, tetapi juga tanggung jawab moral dan pengawasan anggaran negara.
Askun menuntut pertanggungjawaban dari pelaksana program. Ia menegaskan bahwa temuan makanan tak layak konsumsi tersebut merupakan kerugian serius terhadap kesehatan anak-anak.
“Yang menjadi persoalan tentang MBG ini, sampai ada belatung di dalam makanan. Ini harus dipertanggungjawabkan. Jangan main-main, ini menyangkut kesehatan anak bangsa. Dapur penyedia harus ditutup karena sudah merugikan,” ujar Askun, Selasa (27/10/2025).
Ia mengkritik keras dugaan praktik pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa pengawasan ketat, yang menurutnya membuka peluang penyimpangan dan praktik mencari keuntungan berlebihan dari program sosial.
“Presiden sudah memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Tapi kenapa justru ada pihak yang mengambil keuntungan besar? Pengusaha boleh untung, tapi jangan mengorbankan anak-anak dengan makanan tak layak,” tegasnya.
Askun mengungkapkan adanya dugaan praktik mark-up atau penggelembungan biaya di mana keuntungan penyedia makanan terlalu besar. Berdasarkan penelusurannya, dari harga alokasi Rp10.000 per porsi MBG (dari total alokasi Rp15.000), penyedia diduga hanya mengeluarkan biaya belanja bahan baku di bawah Rp7.000.
“Artinya, keuntungan bisa sampai Rp3.000 per anak. Ini bukan sekadar salah hitung, ini keserakahan,” kata Askun.
Lebih jauh, Askun menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari DPRD Karawang. Ia bahkan menuding adanya indikasi keterlibatan sebagian anggota dewan dalam bisnis penyediaan makanan bergizi tersebut.
“Saya minta wakil rakyat jangan diam. Tugasnya mengawasi, bukan bermain di proyek tersebut. Saya mencium ada beberapa anggota dewan yang justru jadi pengusaha MBG. Apa gaji DPRD tidak cukup? Jangan sampai saya buka semua,” ungkapnya.
Askun berharap Bupati Karawang, H. Aep Saepulloh, segera bertindak tegas dengan melakukan evaluasi total terhadap seluruh pelaksana program MBG di daerahnya.
“Saya mohon kepada yang mulia Bupati Karawang, H. Aep Saepulloh untuk mengevaluasi semua dapur penyedia. Ini bukan sekadar soal makanan basi, tapi soal moralitas dan tanggung jawab terhadap anak bangsa,” pungkasnya.
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menjamin kecukupan gizi anak-anak usia sekolah, namun pelaksanaannya di daerah kerap menghadapi masalah serius terkait kualitas dan dugaan penyimpangan anggaran.
