Filesatu.co.id, Kota Blitar | Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 2 Kota Blitar resmi dibuka oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pendidikan berasrama gratis dan berkualitas bagi keluarga prasejahtera, guna memutus mata rantai kemiskinan.
Diikuti oleh 205 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA. Mayoritas berasal dari Kota Blitar (131-135 siswa). Sekolah ini juga menampung siswa titipan dari Malang (41-42 anak) dan Batu (29 anak) sementara gedung sekolah di daerah mereka masih dibangun.
Sabtu (15/08/2026).
MPLS berlangsung selama 10 hari (15 Agustus hingga 25 Agustus 2026), sedangkan rangkaian orientasi asrama dan psikotes berjalan hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 10 Taruna Akademi Angkatan Naval (AAL) dilibatkan langsung sebagai wali asuh untuk melatih kedisiplinan siswa sejak bangun tidur hingga beraktivitas. Semuanya merupakan keunikan tersendiri dalam mendukung pembentukan karakter para siswa disekolah ini.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), menyampaikan bahwa, dalam pembukaan MPLS ini menekankan agar para siswa tidak minder dengan latar belakang keluarga mereka dan menjadikan Sekolah Rakyat ini sebagai batu loncatan untuk membangun mental juara.
“Acara pembukaan tadi dimeriahkan oleh penampilan seni budaya serta pidato bahasa asing (Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Jawa) dari para siswa yang baru setahun mendapatkan pengajaran di sekolah, ini sangat luar biasa sekali,” ungkap Walikota yang akrab disapa Mas Ibin ini.
Walikota Blitar Mas Ibin juga menyampaikan bahwa, sebanyak 205 anak bersiap mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Kota Blitar selama dua pekan. Durasi tersebut dirancang untuk membantu siswa, terutama yang lama meninggalkan pendidikan formal, kembali beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat kepada Kota Blitar sebagai salah satu penyelenggara Sekolah Rakyat. Menurutnya, sekolah ini menjadi bentuk keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Putra-putrinya disekolahkan di Sekolah Rakyat, orang tua tidak perlu khawatir, disini putra-putrinya dididik dan diberi pembelajaran dengan sistem internasional, dengan tenaga pengajar profesional,” tandas Walikota Blitar Syauqul Muhibbin.
Walikota Blitar juga menyampaikan bahwa, sekolah rakyat ini menerapkan sistem multi entry, multi exit. Artinya, anak yang sempat putus sekolah bisa masuk kapan saja setelah melalui proses asesmen kemampuan.
“Jadi kita terus memperbaharui data keluarga prasejahtera di Kota Blitar, agar kalo ada yang tertinggal bisa segera masuk sekolah ini,” jelas Walikota.
Walikota Blitar juga menambahkan bahwa, seluruh kebutuhan asrama, makan 3 kali sehari, perlengkapan mandi, gawai/laptop, buku, hingga 8 jenis seragam disediakan cuma-cuma oleh pemerintah.
“Tidak hanya mendidik anak, orang tua siswa juga dimasukkan dalam skema pemberdayaan sosial-ekonomi oleh Dinas Sosial agar ekonomi keluarga ikut terangkat,” imbuh Mas Ibin.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan Argono, mengatakan MPLS dibuka 15 Agustus 2026 dan telah dipersiapkan melalui koordinasi lintas OPD. Data terbaru mencatat 205 siswa, terdiri dari calon siswa wilayah Blitar serta titipan dari Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Sebelum MPLS, seluruh siswa menjalani cek kesehatan gratis. Setelah MPLS, mereka mengikuti psikotes dan asesmen diagnostik sebelum melanjutkan matrikulasi.
“Jadi MPLS-nya dua minggu, lanjut nanti matrikulasi. Setelah selesai MPLS baru ada psikotes dan guru-guru melakukan asesmen diagnostik,” jelas Johan.
MPLS dua pekan disesuaikan dengan latar belakang siswa yang mayoritas berasal dari keluarga Desil 1 dan Desil 2, anak rentan putus sekolah, maupun yang telah lama meninggalkan pendidikan formal. Pendampingan mencakup pembiasaan kedisiplinan, norma sekolah dan adaptasi terhadap lingkungan belajar.
Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi-entry multi-exit. Penempatan kelas mempertimbangkan kemampuan siswa melalui asesmen diagnostik, bukan hanya usia.
“Siswa yang mengalami ketertinggalan pendidikan namun memiliki kemampuan belajar cepat juga berpeluang mengikuti program akselerasi,” pungkas Johan.(Pram/Adv-Kmf).
