Filesatu.co.id, SIDOARJO | Sejumlah persoalan pelayanan publik, pendidikan, ketenagakerjaan hingga transparansi anggaran menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa gabungan organisasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/11/2026) sore.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 17.20 WIB tersebut melibatkan sejumlah elemen mahasiswa, di antaranya Cipayung, PMII, GMNI, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dalam penyampaian aspirasi, situasi sempat memanas ketika sebagian massa berupaya melewati barikade Kepolisian, Satpol PP dan scurity DPRD, selama melakukan aksi dorong pagar, dan membakar ban bekas.
Petugas kepolisian kemudian melakukan pengamanan hingga situasi dapat dikendalikan. Mahasiswa tetap mendesak agar pimpinan daerah hadir secara langsung untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Desakan tersebut akhirnya direspons dengan kehadiran Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan mengikuti audiensi di ruang rapat paripurna DPRD.
Dalam forum tersebut, Alvin Ananta, perwakilan mahasiswa, menyampaikan lima kelompok persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Pertama, persoalan stunting dan peningkatan kasus HIV. Kedua, penanganan perundungan serta dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ketiga, tingginya persoalan anak tidak sekolah.
Keempat, kondisi ketenagakerjaan di tengah posisi Sidoarjo sebagai kawasan industri yang masih dihadapkan pada persoalan pengangguran. Kelima, tuntutan evaluasi realokasi anggaran dan transparansi kebijakan, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), serta penataan tata ruang di kawasan Frontage Road Gedangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Subandi menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan mahasiswa. Pemkab bersama DPRD berkomitmen menyampaikan data konkret dan rekapitulasi penanganan tuntutan paling lambat Kamis (12/11/2026) pukul 16.00 WIB.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan mahasiswa. Ia juga mendukung usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan untuk memperkuat pengawasan terhadap persoalan pungutan liar dan kekerasan di lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP.
Menurut Abdillah, apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti melalui pemeriksaan, pihak terkait harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pencopotan kepala sekolah.
Terkait dugaan pengurangan anggaran penanggulangan kemiskinan dan sektor sosial, DPRD akan berkoordinasi dengan Komisi D untuk meminta penjelasan dinas terkait sekaligus melakukan evaluasi.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan penyerahan data dan tindak lanjut aspirasi. Mahasiswa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila komitmen pemerintah daerah dan DPRD tidak direalisasikan.
Seluruh tuntutan tersebut menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti melalui data, evaluasi, dan penjelasan terbuka dari instansi terkait. ***
