Filesatu.co.id, Denpasar – Bali | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melaksanakan Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap 7 (tujuh) orang Warga Negara Asing (WNA) selama sepekan mulai dari tanggal 5 – 8 November 2026. Kantor Imigrasi Denpasar melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, melaksanakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 5 (lima) orang WNA serta pemindahan 2 (dua) orang WNA ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Kegiatan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa pendeportasian dilakukan terhadap seorang wanita Warga Negara Perancis AJV (46) dideportasi karena melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu melebihi masa izin tinggal lebih dari 60 hari. Yang bersangkutan diberangkatkan pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA dengan tujuan Denpasar – Paris.
Pendeportasian berikutnya dilakukan terhadap AS (29) seorang wanita warga negara Rusia, dideportasi karena yang bersangkutan diduga berkegiatan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sehingga dikenai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Keberangkatan dilakukan pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA dengan tujuan Denpasar – Moscow Selanjutnya pendeportasian dilakukan terhadap AJAO (63) seorang laki – laki warga negara Australia.
Yang bersangkutan dideportasi karena melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu tidak membayar biaya beban akibat melebihi batas waktu izin tinggalnya. Yang bersangkutan diberangkatkan pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA tujuan Denpasar–Perth.
Berikutnya, JN (35) seorang wanita WN Uganda dideportasi karena yang bersangkutan diduga berkegiatan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sehingga dikenai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun.
Yang bersangkutan diberangkatkan dari Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan Denpasar–Entebbe pada 7 November 2026 pukul 00.35 WITA.
Pendeportasian terakhir dilakukan kepada LML (32) seorang warga negara Belgia. Yang bersangkutan dideportasi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 atas kegiatan berbahaya yang patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Yang bersangkutan berangkat pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA dengan tujuan Denpasar – Bruss.
Selain melaksanakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Deportasi, Kantor Imigrasi Denpasar juga melakukan pemindahan Deteni terhadap dua orang WNA ke Rudenim Denpasar Pada hari Jumat (6/11/2026). Kedua WNA tersebut masing-masing berinisial BDC (32), perempuan berkewarganegaraan Nigeria, serta CYA (31), laki-laki berkewarganegaraan Ghana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BDC (32) diketahui melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan CYA (31) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) undang-undang yang sama. Setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen, pada pukul 15.00 WITA dilaksanakan serah terima kedua WNA tersebut kepada petugas Rudenim Denpasar untuk selanjutnya ditempatkan di ruang detensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menyampaikan bahwa “Setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati peraturan perundangundangan yang berlaku. Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan hukum Keimigrasian. Penegakan hukum terhadap oknum WNA yang berkegiatan sebagai PSK ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali dan sebagai komitmen Imigrasi Untuk Rakyat” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa, “Penegakan hukum keimigrasian harus dilaksanakan secara profesional, konsisten, dan sesuai prosedur. Kami selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait. Kehadiran Imigrasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian,” ujar Ramdhani.
Laporan : Benthar
