Filesatu.co.id, KARAWANG | DI TENGAH ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Republik Indonesia mengambil langkah proaktif. Bertempat di Situ Cipule yang asri, Kampung Cipule, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, sebuah inisiatif krusial resmi diluncurkan pada Sabtu, 28 Juni 2025: Indeks Risiko Iklim Desa (IRID). Peluncuran ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi ketahanan iklim langsung dari garis depan pembangunan—desa-desa di seluruh Indonesia.
Acara peluncuran dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, Anggota Komisi V DPR RI Verrell Bramasta, dan Wakil Bupati Karawang Maslani yang mewakili Bupati Aep Syaepuloh. Kehadiran jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perangkat desa setempat semakin memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program strategis ini.
Dalam sambutannya, Menteri Yandri Susanto menegaskan bahwa peluncuran IRID merupakan langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian desa berkelanjutan, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Salah satu sasaran strategis kami adalah meningkatnya jumlah desa berketahanan iklim,” ungkap Yandri
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa desa berketahanan iklim adalah desa yang memiliki kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
“Kemampuan ini dapat diukur melalui Indeks Risiko Iklim Desa yang menggabungkan dimensi keterpaparan, sensitivitas, kapasitas adaptasi, dan bahaya,” tambah Yandri. Menurutnya, pemetaan risiko iklim desa menjadi dasar vital dalam menyusun kebijakan dan menentukan program intervensi yang tepat, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan desa di tengah ancaman perubahan iklim.
Menteri Yandri juga menekankan bahwa inisiatif IRID sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto, yang mengusung semangat pembangunan dari desa dan dari bawah. “Kami bergerak membangun dari desa dan dari bawah demi pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Verrell Bramasta, menyambut baik peluncuran IRID dan berharap program ini dapat berjalan efektif melalui kerja sama erat dengan pemerintah daerah. “Kami berharap kerja sama lintas sektor bisa berjalan baik demi keberlanjutan pembangunan desa,” ucap Verrell, menyoroti pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan.
Sementara itu, Wakil Bupati Karawang, Maslani, mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya Desa Mulyasari sebagai lokasi peluncuran IRID. “Ini menjadi bukti bahwa desa kami siap dan mampu menghadapi dampak perubahan iklim,” ujarnya. Maslani juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang untuk terus mendukung pelaksanaan program ini. “Kami berkomitmen mendampingi desa-desa dalam upaya membangun ketahanan iklim secara berkelanjutan,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, Syaefuloh, berharap Desa Mulyasari dapat terus meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi, serta menjadi percontohan bagi desa-desa lain dalam menghadapi tantangan iklim.
Sebagai bagian dari acara penting ini, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Sistem Informasi Desa (SID) dengan IRID oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, DJPK, serta Kementerian Keuangan. Menteri Yandri juga secara simbolis menyerahkan Buku Pintar IRID kepada perwakilan desa, yang akan menjadi panduan teknis bagi desa dalam memahami dan menerapkan indeks risiko iklim secara berkelanjutan.
Dengan peluncuran IRID ini, Kemendes PDTT menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat ketahanan desa terhadap perubahan iklim serta mendorong kemandirian desa dari bawah, menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.***
