Filesatu.co.id, Denpasar – Bali | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu menghadiri kegiatan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Tahun 2023 bertempat di Aula Melati, UPTD.PKSDM, BKPSDM Provinsi Bali, Rabu (20/9/2023).
Kegiatan dihadiri oleh Plh. BKPSDM Prov. Bali, Kepala UPTD.PKSDM, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Bali, Plt. Kepala BKPSDM Kab. Klungkung, Perwakilan Basarnas Prov. Bali, Komite Penjamin Mutu dan Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Widyaiswara BKPSDM Prov. Bali, Para Pejabat Administrator di lingkungan BKPSDM Prov. Bali serta peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2023.
Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sangat penting guna membentuk pejabat pengawas yang memiliki kriteria pemimpin yang melayani. Selain itu mendorong munculnya pemimpin yang agile dengan ide-ide kreatif dalam menghadapi kebutuhan perubahan sebagai alternatif solusi permasalahan organisasi serta mampu menghadirkan tindakan nyata dalam mengelola perubahan di organisasi yang berkesinambungan. Bahwa saat ini organisasi memerlukan pemimpin yang adaptif terhadap perubahan serta memiliki jiwa melayani.
Selain itu, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bertujuan untuk mencetak pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan melayani, dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial pengawas sehingga hasil akhir dari proses pembelajaran ini adalah seorang pemimpin dalam jabatan pengawas memiliki kompetensi dalam memimpin pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibawahnya dalam memberikan pelayanan publik.
“Dengan adanya pelatihan ini para peserta diharapkan mempunyai jiwa seorang pemimpin yang mampu beradaptasi di tengah arus globalisasi, mampu berinovasi, adaptif dalam setiap perubahan dan mampu memberikan perubahan dalam organisasi yang dipimpin,” terang Plh. Kepala BKPSDM Prov. Bali, I Dewa Putu Sunartha saat membuka kegiatan.
Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan metode Pelatihan Blended Learning, dimana peserta akan melewati beberapa tahapan pembelajaran antara lain Pembelajaran Mandiri (Self Learning dengan menggunakan Aplikasi LMS Kepemimpinan), E-Learning, Klasikal dan Outcampus dengan total 104 hari pelatihan.
Peserta juga diwajibkan membuat inovasi aksi perubahan yang diangkat dari isu-isu strategis di masing-masing OPD. Diharapkan dengan adanya inovasi aksi perubahan tersebut bisa memberikan dampak positif baik dalam lingkungan kerja maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
Adapun 12 orang peserta dari total 39 peserta pelatihan berasal dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Laporan : Benthar
