Sosialisasi Cukai 2026: Jastip Diminta Waspada, Satpol PP Akui Pengawasan Paket Tak Mudah

Filesatu.co.id, Madiun | Peredaran rokok ilegal tidak hanya menjadi persoalan di tingkat penjual. Jalur pengiriman barang juga menjadi perhatian dalam upaya pengawasan. Karena itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jasa titip (jastip), hingga pelaku usaha paket dan pengiriman dilibatkan dalam sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pujasera Jiwan, Kabupaten Madiun, tersebut menghadirkan Heru Jatmiko dari Bea Cukai Madiun sebagai pemateri. Pesertanya meliputi pelaku UMKM, jasa titip atau paket, serta unsur pemerintahan Kecamatan Jiwan dan Sawahan.

Bacaan Lainnya

Sosialisasi ini diarahkan untuk memperkenalkan perbedaan barang kena cukai legal dan ilegal, terutama produk rokok. Pemerintah berharap para pelaku usaha tidak menjadi bagian dari mata rantai peredaran barang ilegal karena tidak memahami ciri-cirinya.

Kasatpol PP Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan cukai.

“Harapannya masyarakat memahami dan bisa membedakan, rokok ini legal, rokok ini ilegal. Kalau pedagang mengetahui barang itu ilegal, tentu harapannya tidak ikut menjual barang-barang tersebut,” ujarnya.

Menurut Imam, pemahaman tersebut diharapkan berdampak pada berkurangnya peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, barang yang diperdagangkan masyarakat merupakan produk yang memenuhi ketentuan, sekaligus mendukung penerimaan negara dari sektor cukai.

Pemilihan jasa titip dan usaha pengiriman sebagai sasaran sosialisasi bukan tanpa alasan. Imam menyebut, hasil koordinasi dengan Bea Cukai menunjukkan adanya temuan yang berkaitan dengan pengiriman paket.

Menurutnya, terdapat potensi ketidaksesuaian antara keterangan barang yang dicantumkan pengirim dengan isi paket sebenarnya. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pelaku jasa pengiriman perlu dibekali pengetahuan untuk mengenali indikasi awal barang mencurigakan.

Namun, persoalannya tidak sesederhana meminta jasa pengiriman membuka setiap paket. Imam mengakui, pelaku jasa titip maupun pengiriman menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan paket yang sudah disegel oleh pengirim.

“Memang itu agak sulit. Cuma Bea Cukai kan ada trik-trik. Contohnya barang dalam kotak yang disegel pengirim, bisa jadi dari sisi baunya dan sebagainya. Sehingga kalau menemukan yang mencurigakan, diharapkan masyarakat melapor,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi tidak serta-merta menjadikan jasa pengiriman sebagai pihak yang bertugas melakukan pemeriksaan atau membuka paket. Peran yang diharapkan adalah meningkatkan kewaspadaan dan mendorong pelaporan apabila ditemukan indikasi mencurigakan.

Dalam wawancara, Imam juga ditanya mengenai kemungkinan pemberian penghargaan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang melaporkan dugaan peredaran rokok ilegal.

Ia menyampaikan bahwa hingga kegiatan berlangsung, Satpol PP Kabupaten Madiun belum menerapkan skema reward bagi pelapor.

“Sampai saat ini kita tidak sampai ada reward seperti itu. Belum. Tapi masyarakat yang laporan, ya kita berterima kasih, karena itu nanti kembalinya ke masyarakat,” katanya.

Sementara terkait jumlah kasus penindakan sepanjang 2026, Imam tidak menyampaikan angka. Ia menegaskan bahwa data penindakan secara keseluruhan berada pada Bea Cukai, sebagai pihak yang menangani aspek teknis operasi.

“Untuk secara keseluruhan ini di Bea Cukai. Nanti Bea Cukai akan mengumumkan secara keseluruhan. Karena kita ini melaksanakan sosialisasi, anggarannya di kita, tapi secara teknis dalam operasi itu di Bea Cukai,” ujarnya.

Menjelang akhir tahun, Imam juga ditanya mengenai kemungkinan razia gabungan bersama Bea Cukai kembali digelar hingga Desember 2026.

Ia menyebut agenda operasi untuk tahun ini telah selesai. Meski demikian, Satpol PP menyatakan tetap siap apabila Bea Cukai membutuhkan dukungan dalam penanganan insiden atau kejadian tertentu.

“Untuk tahun ini sudah selesai. Hanya saja kalau teman-teman Bea Cukai menghendaki, misalnya ada insiden atau kejadian, kita siap,” tegasnya.

Dengan melibatkan UMKM dan pelaku jasa pengiriman, sosialisasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai penyampaian materi di ruang pertemuan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan tentang ciri barang kena cukai ilegal benar-benar dipahami, sementara mekanisme pelaporan dan tindak lanjutnya dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing instansi.(ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *