Filesatu.co.id, KARAWANG | Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah di Hotel Akhsaya Karawang, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 500 peserta ini dibuka langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., didampingi Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M. Forum tersebut turut melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha, pengelola kawasan industri, pimpinan perusahaan, dan asosiasi.
FGD kali ini berfokus membahas rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2027. Hadir sebagai narasumber, Kristian Widya Wicaksono, Ph.D., dari Universitas Katolik Parahyangan yang memaparkan hasil kajian akademik terkait penyesuaian NJOP di Kabupaten Karawang.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menekankan bahwa kebijakan pengelolaan pajak daerah perlu dibahas secara terbuka bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah daerah harus memiliki dasar kajian yang jelas serta mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Melalui ruang komunikasi dan konsultasi ini, ia berharap seluruh pihak dapat memahami arah kebijakan sekaligus memberikan masukan agar penerapannya berjalan optimal.
“Prinsipnya, kita ingin setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan dibahas bersama. Kami juga ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, optimalisasi pajak daerah merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam diskusi terungkap bahwa masih terdapat kesenjangan antara besaran NJOP—yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)—dengan perkembangan harga pasar tanah dan properti di sejumlah wilayah Karawang. Pasalnya, pemutakhiran NJOP terakhir kali dilakukan pada 2022, sementara perkembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, tumbuhnya pusat ekonomi baru, serta peningkatan aksesibilitas wilayah telah mendorong lonjakan nilai tanah dan properti secara signifikan.
Oleh karena itu, penyesuaian NJOP pada 2027 dipandang perlu agar administrasi perpajakan lebih selaras dengan kondisi dan perkembangan wilayah saat ini. Rencana kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemkab Karawang memastikan rencana penyesuaian NJOP tersebut akan dikaji dan diterapkan secara terukur serta komprehensif berdasarkan karakteristik tiap wilayah, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara potensi pendapatan daerah dengan kepentingan masyarakat maupun dunia usaha.***









