Filesatu.co.id, Jember | Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) PERADI SAI cabang Banyuwangi Raya mengelar evaluasi tahunan yang dihadiri oleh dewan penasehat, pengurus, dan anggota dari wilayah kerja meliputi Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Lumajang yang ditempatkan Aula Daipong Simpang Blimbingsari. Sabtu (28/12/2025).
Ketua Umum DPC PERADI SAI Banyuwangi Raya, Ir. Sugeng Widodo, S.H., M.H., saat memberikan sambutannya menyoroti dinamika organisasi yang perlu diperbaiki. Ia mengungkapkan bahwa selama ini PERADI SAI Banyuwangi Raya dianggap kurang produktif, terutama karena penundaan dua kali pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA).
Hal ini berdampak pada lambatnya proses kaderisasi dan sempat memicu peringatan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
“PKPA dan UPA harus kita selenggarakan di awal tahun 2025 untuk memenuhi kewajiban kita sebagai organisasi profesional,” tegas Sugeng.
Dalam forum ini, peserta sepakat untuk memastikan pelaksanaan PKPA dan UPA pada tahun depan dikelola langsung oleh pengurus DPC. Selain itu, DPC juga menyerahkan Kartu Tanda Advokat kepada anggotanya sebagai bagian dari penguatan identitas dan profesionalisme.
Iwan Setiawan, SH., salah satu advokat muda dari Jember, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut.
“Acara ini sangat penting untuk membangun interaksi dengan rekan sejawat sekaligus belajar dari pengalaman para senior,” ujarnya.
Selain membahas evaluasi kinerja, peserta juga merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat organisasi. Salah satu usulan utama adalah kebutuhan akan kantor permanen sebagai pusat koordinasi dan komunikasi. ” Ungkap advokat muda asal Jember ini
Iwan juga menekankan pentingnya manajemen yang menjunjung prinsip akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi untuk menjaga kepercayaan publik dan anggotanya.” Jelasnya
Iwan Setiawan, S.H, menegaskan Persaingan antar organisasi advokat di wilayah Banyuwangi yang semakin dinamis mendorong PERADI SAI Banyuwangi Raya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kredibilitasnya.
“Langkah-langkah evaluasi ini diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan, baik di mata masyarakat maupun ditingkat internal organisasi.” pungkasnya. ( Tgs)
