Gelar Rakerda 2023, ABUJAPI Jabar Dukung Eksitensi BUJP Satpam Bahagia

Pewarta : DONI ARIEF FADHILAH | Editor : RYAN S KAHMAN

Filesatu.co.id – KARAWANG | ASOSIASI Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI ) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan mengambil tema “Sinergi BUJP dan Pengguna Jasa di Era Globalisasi dengan Penerapan Teknologi Digital serta Konsolidasi Harkamtibmas untuk Mendukung Polri dalam Pengamanan Pemilu Tahun 2024”

Bacaan Lainnya

Rakerda ABUJAPI yang digelar di Hotel SwissBellin Karawang ini dibuka langsung Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Dermawan dengan simbolis pemukulan gong pada Selasa 12 Desember 2023.

Ketua BPD ABUJAPI Jabar, Agus Vickram dalam sambutannya menyampaikan, Rakerda diharapkan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang mendukung eksistensi BUJP ke depan, serta menciptakan ‘Satpam Bahagia’.

Jawa Barat sendiri jelasnya, hampir setiap bulan lahir BUJP baru. Dengan status kawasan industri terbesar, Karawang menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah BUJP cukup banyak.

Selain itu Ketua BPD ABUJAPI Jabar ini menyinggung maraknya kasus penipuan tenaga kerja Satpam. Baru-baru ini, kasus penipuan tersebut berhasil diungkap oleh Polres Karawang.

“Mereka yang terbukti melakukan seperti itu kita sebut sebagai oknum,” katanya.

Dikatakannya, ada beberapa syarat untuk menjadi BUJP yang legal. Diantaranya harus memiliki KTA ABUJAPI dan mendapatkan rekomendasi dari Polda Jabar.

“ABUJAPI dan Polda merupakan pintu gerbang. Kalau ini tidak selektif, maka itu masuk ke ranah oknum,” timpalnya, seraya menjelaskan jika Karawang sedang menjadi riset bisnis BUJP, karena alasan masuk wilayah kawasan industri terbesar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Dermawan menyampaikan tentang rencana pembentukan Struktur Skala Upah di bisnis BUJP. Sehingga ke depan gaji Satpam tidak lagi mengacu ke UMP (Upah Minimum Provinsi), melainkan ke struktur skala upah.

“Bagi mereka yang sudah bekerja di atas satu tahun, seharusnya tidak lagi mengacu ke UMP, tapi ke struktur skala upah,” katanya, seraya menjelaskan jika kebijakan Struktur Skala Upah akan mengurangi potensi aksi-aksi demonstrasi.

Ditegaskan Ketua DPP ABUJAPI dalam Peraturan Polri (Perpol) No 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), jika hari ini status Satpam sudah menjadi pekerja profesi. Artinya, Satpam sudah dituntut bekerja kompeten dengan memiliki skill.

“Polri sudah mengeluarkan aturan ini, aturan Satpam menjadi profesi. Jadi ke depan tidak lagi ada cerita baju coklat (Satpam) belum
Pendidikan Gada Pratama, artinya Satpam belum kompeten,” tandasnya.

Dalam Rakerda 2023 ABUJAPI Jabar ini dihadiri Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Jabar, perwakilan Kadin dan Polda Jabar, Ketua KADIN dan APINDO Karawang, perwakilan Polres Karawang, Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi, Bakesbangpol Karawang serta tamu undangan lainnya.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *