Kapolda Bali Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Brata 2023-2024
Apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, Selasa (17/10/2023).
Operasi Mantap Brata adalah operasi kepolisian terpusat untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu. Operasi ini digelar selama 222 hari dengan melibatkan 261.695 personel Polri diseluruh Indonesia didukung TNI, Kementerian atau Lembaga, instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya.
Kapolda Bali, Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, S.I.K., M.Si. memimpin apel gelar pasukan Ops Mantap Brata di Lapangan Iptu Sutardjo, Mako Brimob, Tohpati.
“Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana yang digunakan dalam Ops Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar,” kata Kapolda saat membacakan sambutan Kapolri.
Menurut Kapolda, Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa.
“Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan negara dan bangsa Indonesia,” jelasnya.
Terkait pengamanan, Polri telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara. Dimana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah, sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi.
Tak hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob power on hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapan pun dan dimana pun ke seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai dukungan terhadap Ops Mantap Brata, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System. Kemudian sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi, operasi ini akan didukung oleh Command Center ditingkat Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran,” ujarnya.
Kapolda menjelaskan, Berdasarkan indeks kerawanan Pemilu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten atau kota berkategori kerawanan tinggi. Sedangkan berdasarkan indeks kerawanan Pemilu tahap III Polri terdapat 2 provinsi dan 1 kabupaten atau kota berkategori sangat rawan.
“Bagi wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, segera lakukan langkah antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lainnya, jangan underestimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin. Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail dan selesaikan potensi konflik hingga ke akar masalah,” tutup Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, S.I.K., M.Si.
Laporan : Benthar
