Penulis oleh: Anwar Wahyudi S.Kom
Filesatu.co.id, Jawa Timur | Belakangan ini, jagat maya tengah dihebohkan dengan berita terkait ‘bandrol kain seragam’ pasca terselenggaranya Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bahkan, praktik tersebut berbuntut pada penonaktifan Plt Kasek SMA Negeri di Tulungagun
Dilansir dari berbagai sumber berita, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menonaktifkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Kedungwaru, Tulungagung, Norhadin, menyusul polemik harga seragam sekolah Rp 2,3 juta yang dikeluhkan wali murid. Polemik inilah yang membuat jagat maya heboh. Lalu, bagaimana dengan Kasek definitif di SMA/SMK Negeri lain se Jatim yang diduga juga melakukan praktek jual kain seragam dengan harga yang hampir sama? Berani nonaktifkan apa tidak? Kalau hanya tebang pilih dalam penindakan, berarti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak objektif
Penonaktifan Plt Kepala SMAN 1 Kedungwaru, Tulungagung tentu membuat namanya tercoreng. Seolah-olah, hanya dirinya lah yang menjadi aktor tunggal jual beli kain seragam sekolah. Bukankah ‘seluruh’ SMA/SMKN di Jatim juga terjadi? Apa jadinya jika seluruh Kaseknya dinonaktifkan? Kesemrawutan pasti tak terhindar
Jika dasarnya adalah keluhan wali murid, kok baru sekarang ada tindakan? Memang, keberatan dan tidaknya bandrol jutaan untuk kain seragam ini bukan menjadi keluhan seluruh wali murid. Namun tak dipungkiri, yang tidak berani speak up, bukan berarti tidak keberatan. Mereka (orang tua) terpaksa rela dengan aturan main yang ada. Yang penting anaknya bisa sekolah di tempat yang diinginkan
Momen PPDB seolah menjadi bisnis musiman. Ibarat petani, ini merupakan momentum panen raya. Bedanya, kalau petani harus mengeluarkan modal besar untuk masa perawatan agar bisa panen dengan hasil yang memuaskan. Tapi kalau kain seragam ini, perawatannya seperti apa ya? Yang ada, dari tahun ke tahun bandrolnya malah merangkak naik setiap ajaran baru. Seolah harga emas yang nyaris tak pernah anjlok nilainya
Simple sih, kalau Dindik Jatim memang objektif, tidak ada tebang pilih. Ada keluhan maupun tidak perihal bandrol kain seragam, idealnya diperlakukan sama dong. Apa mau, muncul stigmatisasi di masyarakat adanya ‘pengondisian’ didalam Dindik Jatim dengan SMA/SMK Negeri lainnya
Beberapa waktu lalu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, angkat bicara terkait polemik kain seragam. Dilansir dari CNN, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa resmi melarang SMAN/ SMKN menjual seragam sekolah, menyusul gaduh keluhan wali murid memprotes penjualan seragam yang mencapai harga jutaan rupiah. Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan, kata Khofifah, telah membuat keputusan untuk melarang koperasi sekolah menjual seragam. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya pungutan liar (pungli) melalui praktik itu.
“Kami bersama tim dari Dinas Pendidikan Jatim telah membuat keputusan untuk sementara koperasi dilarang menjual seragam sekolah,” kata Khofifah, saat menghadiri pembukaan Big Bad Wolf 2023 di Jatim Expo Surabaya, Jumat (28/7).
Sepintas, kabar ini merupakan angin segar bagi masyarakat. Tapi sebentar, dalam statement tersebut, orang nomor 1 di Jatim itu mengatakan ‘sementara’. Tidak menutup kemungkinan suatu saat koperasi sekolah kembali menggelar praktik jual kain seragam dengan bandrol jutaan. Andaipun kembali terjadi, ya mudah-mudahan bandrolnya lebih murah ketimbang di pasaran. Ini sih, mutlak menjadi PR di akhir-akhir masa jabatannya, akhir Desember 2023.
