Filesatu.co.id, Madiun | Sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting, Pemerintah melalui PUPR telah menggelontorkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Salah satu indikator kemiskinan ekstrim adalah pendapatan masyarakat masih dibawah 30 ribu rupiah setiap harinya. Pada tahun 2022 ini, Kabupaten Madiun termasuk daerah dalam sasaran penerima program.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Madiun selaku Ketua Pokja, di wilayah Kecamatan Pilangkenceng tercatat sebanyak 209 rumah yang dikategorikan layak menjadi penerima program BSPS.
Kabid infrastruktur dan pengembangan Wilayah, Bappeda Madiun, Dedi Suryadi bersama tim dari Kementrian PUPR melakukan koordinasi pra pelaksanaan BSPS. Dalam kordinasi tersebut Pokja bersama tim dari Kementrian PUPR melakukan Validasi data warga yang akan menerima BSPS.
“Kemarin itu kita tetapkan penerimanya, sesuai nama dan alamat, by name by address. Kita validasi, setelah masuk kita laporkan ke kementrian,” tutur Dedi Suryadi, Kamis (07/07/2022).
Menurut Dedi, total rumah warga Madiun yang rencananya mendapatkan BSPS ada 1.269 rumah, yang tersebar di Kecamatan Balerejo, Gemarang, Kare, Pilangkenceng dan Saradan.
“Tahap 2 kemarin kita validasi untuk rumah warga Kecamatan Pilangkenceng, dari 279 daftar Kepala Keluarga (KK) yang kami terima, hanya 209 yang terkonfirmasi mandapatkannya,” tambahnya.
Terjadinya selisih validasi, menurut dedi disebabkan berbagai faktor. Seperti KK yang terdaftar tinggal dalam satu rumah alias numpang. Selain itu, ada juga yang orangnya sudah pindah.
“Banyak faktor, dua KK yang terdaftar namun mereka tinggal serumah, ada juga ternyata sudah pindah,” terang Dedi.
Seperti diketahui, dari program BSPS inilah penerima program mendapat dana bantuan sebesar 20 juta rupiah. Rinciannya, 17,5 juta untuk material dan 2,5 juta untuk jasa tukang. Dinamakannya bantuan stimulan (dorongan), masyarakat penerima wajib merogoh gocek untuk biaya tambahan, yang mana untuk membeli kekurangan material maupun upah pekerja.
Sembari menunggu pencairan anggaran dari kementrian untuk 209 warga Kecamatan Pilangkenceng, Pokja BSPS akan melakukan validasi guna mencocokkan data. (Adv/Anwar F1)
