Filesatu.co.id Pamekasan| Gabungan lembaga swadaya masyarakat Front Aksi Massa dan Barisan Masyarakat Merdeka (BBM) gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Unit Pelaksana Teknis Binamarga Provinsi Jawa Timur kabupaten Pamekasan buntut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KKP terhadap ketua DPRD Jatim. Kamis (09/02/2023).
Buktinya, setelah dilakukan OTT oleh KPK pada tanggal 14 Desember tahun lalu terhadap ketua DPRD Jawa Timur dan ditetapkan sebagai tersangka yang melibatkan salah satu kepala Desa dalam kasus suap dana hibah.
Perwakilan koordinator lapangan Abdus Marhaen mengatakan unit pelaksana teknis Binaraga Provinsi seakan lepas dari tanggung jawab sebagai pelaksana karena memberikan pelaksana pekerjaan dan infrastruktur yang kualitasnya buruk.
“Kami meminta terhadap UPT Binamarga untuk membuka kembali laporan pertanggungjawaban realisasi pokmas tahun anggaran 2020-2022,” katanya.
Selain itu ketua FAMAS yang akrab disapa Dus Marhaen mengatakan dalam kegiatan aksi demonstrasi tersebut setelah kami meminta laporan pertanggungjawaban serta NPHD pihak UPT enggan memberikan keterangan didepan publik.
“Kami meminta secara terbuka dan profesional terhadap UPT Binamarga provinsi untuk mendukung kinerja KPK yang melibatkan beberapa anggota DPRD Jatim,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala UPT Binamarga provinsi kabupaten Pamekasan Hasan Busri mengatakan bahwa kami sudah diperiksa oleh KPK tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pokmas.
“Sebelum kalian demo kekantor, kami sudah diperiksa oleh KPK, dan KPK percaya atas laporan kami. Silahkan jika misalkan mau melaporkan hal ini kemana saja,” pungkasnya.
