Filesatu.co.id, SIDOARJO | SEJUMLAH warga Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (20/8/2025) menggelar audensi dengan Camat Sukodono beserta jajaran staf di Kantor Kecamatan Sukodono. Pertemuan yang berlangsung di ruang lobi kantor kecamatan ini berjalan lancar, kondusif, dan menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait tata kelola pemerintahan desa.
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa
Dalam audensi tersebut, warga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan dan proses administrasi pemerintahan desa. Salah satu isu utama adalah penetapan Pejabat (PJ) Kepala Desa. Warga meminta agar proses ini dilakukan secara terbuka, jelas, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami tahapan-tahapannya.
“Tuntutan warga adalah membentuk pejabat desa yang ‘clear government’. Semua kebijakan harus terbuka, dan jika ada yang salah, harus ditindak. Penetapan PJ Kepala Desa pun harus jelas prosesnya,” ujar Pak Songgo, salah satu perwakilan warga yang hadir. Ia menambahkan, warga berharap agar aturan yang telah dijalankan benar-benar sesuai hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.
Prosedur Hukum dan Kebijakan Desa
Selain transparansi, warga juga menyoroti kepastian hukum. Mereka menegaskan, setiap pelanggaran harus ditindak sesuai ketentuan, sementara kebijakan desa harus selaras dengan koridor pemerintahan dan nilai-nilai masyarakat. Pak Songgo menegaskan bahwa warga ingin memahami mana yang termasuk kebijakan yang sah dan mana yang melanggar aturan, agar setiap langkah pejabat desa dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Camat Sukodono: Proses Pilkades Harus Bersih dan Transparan
Camat Sukodono menyambut aspirasi warga dengan sikap kondusif. Ia menyampaikan informasi dengan interaktif dan terbuka, serta menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses pemerintahan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Sukodono memberikan pesan khusus terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan datang. Ia mengingatkan agar Pilkades tidak digerakkan oleh kepentingan finansial, tetapi dijalankan secara transparan, adil, dan bebas dari nepotisme. “Pilkades jangan karena uang. Harus lebih transparan dan tidak terjadi nepotisme dalam pemerintahan desa,” tegas Camat.
Langkah Membangun Keterbukaan
Pertemuan ini menjadi bukti nyata upaya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah kecamatan dan warga desa. Selain sebagai forum aspirasi, audensi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah desa dan kecamatan untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku.
Dengan audensi ini, warga Sambungrejo berharap kedepannya pemerintahan desa lebih profesional, terbuka, dan mampu melayani masyarakat secara adil, sehingga keputusan yang diambil dapat dipahami dan diterima seluruh warga. ***
