FIlESATU.co.id, Banyuwangi | Tuntut ketua BPD mundur dari jabatannya, puluhan warga bersama tokoh masyarakat desa Cantuk menggelar aksi demo di depan Kantor Desa Cantuk Kacamatan Singojuruh. Senin (5/8/2024).
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk dan berbagai poster bertuliskan ketua BPD desa Cantuk Samsul harus turun atau mundur dari jabatannya. ” Hentikan BPD masyarakat Cantok merasa tidak terwakili”.
Selain itu, aksi yang disuarakan pendemo secara tegas, kalau BPD tidak sejalan dengan kepala desa terpilih maka bisa menghambat kemajuan pemerintah desa Cantuk.
Lebih parah lagi, pendemo menduga ketua BPD kurang independen serta masih mencampur adukan kenerjanya dengan politik, sehingga kwartir mempengaruhi warga dan terkesan berpihak kepada incumben.
“Turun, turun, dan hari ini juga ada jawaban, kami mohon ketua BPD mau keluar dan menemui kami,” teriak salah satu orator Gufron Afandi.
Tanpa mempedulikan terik panas matahari, lebih lantang, Gufron yang didukung dengan masa, mereka terus menuntut mundur, karena menurutnya, sejak awal bergulir Pilkades selaku ketua BPD menunjukkan keperpihakannya kepada calon incumben, sementara aturannya sudah jelas bahwa BPD selaku penyelenggara Pilkades harus bersikap netral.
“Selaku Ketua BPD Samsul pasca Pilkades mestinya menjadi pelopor rekonsiliasi pemulihan situasi kondisi masyarakat.
“Akan tetapi justru situasi pasca Pilkades masih ada yang dikaitkan dengan dengan kejadian politik Pilkades,” tambahnya.
Bahkan, tambah Dia, terkait pengadaan mobil URC, karena keterbatasan keuangan desa maka diambil kebijakan bila masyarakat menggunakan mobil URC diharap untuk menanggung sendiri biaya operasionalnya, namun setelah kebijakan tersebut dilaksanakan oleh sopir URC melayani salah satu warga untuk cek kesehatan ke Jember.
” Warga mengeluarkan biaya operasional sendiri, serta memberi upah jasa kepada sopir.
“Ternyata hal tersebut dipelintir oleh ketua BPD dengan memberikan informasi kemasyarakat desa yang katanya pemdes menarik biaya atas penggunaan mobil URC, yang seperti ini jelas meresahkan masyarakat dan konflik sosial,” ungkap dia membacakan isi orator nya.
Bukan hanya itu, orator juga menyoal terkait bantuan penerima bantuan beras Bulog untuk pemerataan kepada warga yang layak menerimanya yang belum tersentuh atau tercover bansos, dan itupun dilakukan atas persetujuan penerima.
Namun yang lebih mengerikan, menurut orator, usai pelantikan kepala desa Cantok terpilih Imam Guzali , data best penting di pemerintah desa hilang diduga dihapus oleh perangkat desa yang lama.
“Semestinya BPD bisa membantu persoalan tersebut atau mungkin bisa mengambil tindakan,” tambah Gufron.
Dalam persoalan ini, masih kata orator anggota BPD adalah simbol perwakilan masyarakat juga mitra pemerintah desa menjadi tumpuan harapan mewujudkan aspirasi masyarakat.
” Semestinya BPD harus bisa menjadi pintu utama penyelesaian masalah bukan justru menciptakan masalah,”ungkap.
Usia orator, mereka diminta perwakilan yang berkompeten untuk menyampaikan aspirasi agar mendapat solusi.
“Mari perwakilan agar bisa menemukan solusi ,” kata perwakilan anggota BPD.
Pantauan media ini sekitar pukul 14:00 wib perwakilan memasuki ruang dan hampir sekitar satu jam belum ada titik.
“Kami ingin ketua BPD intinya harus mundur,” sambung H Fauzi.
